Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi mengatakan, wacana pemindahan Ibu Kota Negara harus dikaji dengan matang.
Menurut dia, dengan kajian matang, maka ibu kota yang baru tak akan "berwajah" sama dengan Jakarta.
"Keputusan memindah ibu kota pemerintahan harus dibarengi dengan kajian mendalam termasuk menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar tidak mengulang kesalahan Jakarta," ujar Baidowi ketika dihubungi, Senin (29/4/2019).
Baca juga: Pemerintah Akan Bentuk Badan Otoritas untuk Urus Pemindahan Ibu Kota
Dia memahami bahwa wacana ini muncul beratnya beban yang dipikul Ibu Kota DKI Jakarta.
Jakarta dinilai terlalu padat karena memegang dua fungsi yaitu sebagai kota pemerintahan dan pusat niaga.
"Sehingga yang terjadi beban Jakarta sangat berat. Macet jadi sangat akut di Jakarta, banjir pun begitu," ujar Baidowi.
Hal ini harus dicegah di Ibu Kota yang baru nantinya. Oleh karena itu, pemerintah harus merancang sistem tata letak perkantoran, infrastruktur, transportasi, dan faktor keamanannya.
Baca juga: Wapres Kalla Usul Sulawesi Jadi Lokasi Ibu Kota Baru
"Jangan pula di Ibu Kota yang baru justru macet, banjir, kriminalitas menjadi masalah baru," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa.
Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
