Wacana Pindah Ibu Kota, Sekjen PDI-P Singgung Gagasan Bung Karno

Senin, 29 April 2019 | 16:52 WIB
KOMPAS.com/Devina Halim Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan wacana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa sebelumnya pernah digagas oleh Presiden pertama Soekarno.

Hasto mengingatkan Soekarno pernah berencana menjadikan Palangkaraya sebagai Ibu Kota.

"Pada tahun 1957 Bung Karno telah meletakkan master plan dengan menjadikan Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai ibu kota negara Indonesia," ujar Hasto melalui keterangan tertulis, Senin (29/4/2019).

Baca juga: Jokowi Putuskan Ibu Kota Dipindah ke Luar Jawa

Palangkaraya dinilai strategis karena lokasinya berada di tengah-tengah Indonesia dan dunia. Hasto mengatakan gagasan Bung Karno ini juga untuk melaksanakan komitmen menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Oleh karena itu, PDI-P siap untuk membantu pemerintah dengan memberikan kajian-kajian mengenai hal ini.

"PDI-P akan memberikan kajian khusus secara geopolitik, kebudayaan, sosiologis, serta tata ruang yang menggambarkan hebatnya Ibu Kota Indonesia yang baru tersebut yang menampilkan seluruh watak, jati diri, dan sejarah panjang Indonesia Raya kita," kata dia.

Baca juga: Jokowi Yakin Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta Terwujud

Selain itu, wacana perpindahan Ibu Kota ini juga selaras dengan prediksi Indonesia menjadi kekuatan perekonomian keempat di dunia pada 2030.

Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke luar Jawa, Provinsi DKI Jakarta bisa memaksimalkan peran sebagai kekuatan ekonomi Indonesia.

"Jakarta tentu saja tetap berperan sentral dan strategis, apalagi sebagai pusat kekuatan perekonomian Indonesia," ujar Hasto.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa. Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Kompas TV Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat tidak saling menyalahkan terkait banjir yang beberapa hari ini menggenangi Ibu Kota Jakarta. Luhut mengimbau masyarakat untuk bersama-sama berperan dan bekerja demi menyelesaikan masalah banjir. Lebih spesifik Luhut menjelaskan salah satu penyebab utama banjir, ialah menumpuknya sampah di sejumlah titik vital seperti di pintu-pintu air. #BanjirJakarta #LuhurBinsarPandjaitan #BanjirdiJakarta



 

Penulis : Jessi Carina
Editor : Krisiandi

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden