Perjuangan Pedagang Kecil Cerdaskan Rakyat saat Memilih Anggota DPR

Sabtu, 13 April 2019 | 12:50 WIB
AFP/NARINDER NANU Lal Mani Das (45) sedang berbicara kepada warga kota Patna, India soal cara memilih kandidat anggota parlemen. Dia mengalungkan 10 syarat yang harus dipertimbangkan warga saat hendak memilih wakil mereka.

NEW DELHI, KOMPAS.com - Lal Mani Das meninggilan suaranya berusaha mengalahkan keriuhan pagi di luar sebuah stasiun kereta api di Patna, India.

Lal Mani hanya mengingatkan kepada warga kota itu agar memberikan suara untuk demokrasi yang kuat.

Pria 45 tahun asal negara bagian Bihar itu bukanlah politisi yang sedang mencari suara atau pegawai komisi pemilihan umum India.

Dia hanya seorang penjaja makanan yang setiap hari  berkeliling kota naik sepeda.

Baca juga: Stasiun Televisi di India Ini Dilarang Siarkan Konten Politik selama Pemilu

Namun, dia memiliki misi agar warga India bisa memilih dengann cerdas dalam pemilihan umum terbesar di dunia itu.

"Saya merasa harus melakukan sesuatu agar warga tidak membuang suara mereka dengan memilih kandidat yang salah atau tidak memilih sama sekali," kata Lal Mani sambil mengayuh sepedanya di keramaian kota.

Demi demokrasi, Lal Mani harus membagi waktunya antara berjualan di malam hari dengan misi "Cycle Jagrukta Yatra" atau "Perjalanan untuk Meningkatkan Kesadaran".

Dengan ribuan kandidat yang memperebutkan 900 juta suara demi 543 kursi parlemen, Lal Mani amat prihatin dengan kualitas sebagian besar kandidat.

"Memilih di India dilakukan hanya berdasarkan citra kandidat atau dorongan partai politik," ujar Lal Mani.

"Tak ada yang peduli apakah kandidat itu pantas dipilih atau tidak, seperti seberapa jujur dia atau apakah dia seorang penjahat," lanjut bapak empat anak itu.

Untuk menyampaikan pesannya, Lal Mani harus berhadapan dengan berbagai macam orang. Dia menjelaskan pentingnya warga menjalankan hak demokrasi berupa memberikan suara.

Demi misinya itu Lal Mani harus menyisihkan uang 10.000 ruppee atau sekitar Rp 2 juta dari kantongnya sendiri untuk mencetak selebaran yang berisi pandangannya untuk India.

Baca juga: Apakah Masalah Sapi Bisa Jatuhkan PM India?

Dia tak peduli dengan perkataan teman dan keluarganya yang menyebut apa yang dilakukan Lal Mani bisa membahayakan masa depan keempat anaknya.

Teman-teman dan keluarga Lal Mani mengatakan, pria itu seharusnya menyisihkan uang hasil kerjanya untuk masa depan anak-anak.

Lal Mani Das sedang melayani pelanggan yang membeli makanan dagangannya. Meski hanya pedagang kecil, Lal Mani memiliki misi untuk membuat rakyat India cerdas dalam memilih wakil mereka di parlemen.AFP/NARINDER NANU Lal Mani Das sedang melayani pelanggan yang membeli makanan dagangannya. Meski hanya pedagang kecil, Lal Mani memiliki misi untuk membuat rakyat India cerdas dalam memilih wakil mereka di parlemen.
Meski demokrasi India amat meriah dan menjadi yang terbesar di dunia, banyak kritik diarahkan terhadap sistem pemilu India.

Beberapa kritik itu termasuk seleksi tak transparan yang dilakukan partai politik dalam menentukan kandidatnya.

Hal ini akhirnya memicu suap berbentuk uang, minuman keras, dan benda lainnya untuk pemilih sehingga terkadang memicu kekerasan.

Nah, Lal Mani memiliki misi agar rakyat India mampu memilih dengan benar setiap kandidat anggota parlemen.

Baca juga: Hari Pertama Pemilu India, Bentrok Antarpendukung hingga Ledakan Bom

Untuk keperluan ini, Lal Mani sudah membuat daftar 10 hal yang harus dilihat warga saat hendak memberikan suara kepada kandidatnya.

Di dalam daftar yang dicetak dan kemudian dikenakan Lal Mani saat berkeliling kota itulah beberapa hal ditekankan seperti kejahatan masa lalu, kejujuran, dan cara mereka menggunakan uang.

Jika sebagian besar kandidat tidak lolos dri persyaratan ini, maka Lal Mani memiliki saran kepada pemilik suara.

Dia menyarankan agar warga memilih NOTA (bukan satu pun di atas). Hal ini dilakukan 6 juta orang atau 1,1 persen jumlah pemilih pada pemilu 2014.

Lebih lanjut Das juga mengatakan amat prihatin menyaksikan para politisi berkelahi di gedung parlemen yang disebutnya sebagai "kuil demokrasi".

"Apakah kita harus memilih anggota parlemen yang akan pergi ke Delhi hanya untuk berkelahi dan tidak membahas permasalahan kita?" ujar Lal Mani kepada warga yang berkerumun.

Dalam lima tahun terakhir ini, jumlah sidang di parlemen menurun 40 persen dibanding lima tahun sebelumnya.

Sebagian besar diakibatkan penundaan sidang akibat keributan di antara anggota parlemen.

Sebanyak 46 rancangan undang-undang gagal disahkan, sementara 133 undang-undang bisa disahkan sebagian besar tanpa didahului diskusi di parlemen.

Sepertiga anggota parlemen yang dipilih pada 2014 terjerat dakwaan hukum, termasuk tujuh orang yang didakwa melakukan pembunuhan.

Baca juga: Pemilu India, Ketika Suara 900 Juta Orang Tentukan Nasib PM Modi

Lalu apa yang dilakukan Lal Mani jika perjuangannya selama ini tak berbuah hasil?

"Jika ada yang menginginkan saya untuk maju dalam pemilihan, saya akan amat berbahagia," kata Lal Mani sambil menegaskan dia hanya ingin India menjadi negara demokrasi sesugguhnya.

Penulis : Ervan Hardoko
Editor : Ervan Hardoko
Page:

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden