JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta agar jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Fraksi Partai Golkar di DPR RI untuk tetap kritis terhadap kondisi perekonomian saat ini.
Meski Golkar berada di dalam pemerintahan dan mendukung pasangan calon petahana, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, namun Aburizal menegaskan bahwa sikap kritis tetap harus ditunjukkan.
"Sikap kritis obyektif konstruktif agar kembali mengemuka sebagai bagian dari pemihakan terhadap rakyat," kata Aburizal dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/9/2018).
Baca juga: Airlangga: Paling Siap Hadapi Pemilu, Golkar Siap Menang
Menurut Aburizal, DPP dapat mengartikulasikan dan merumuskan isu-isu besar strategis yang menjadi perhatian masyarakat terkait dengan kepentingan rakyat secara langsung dan kepentingan negara.
Fraksi Partai Golkar di DPR RI sebagai ujung tombak partai, menurut dia, juga mempunyai peran yang sangat penting.
"Dewan Pembina Partai Golkar berpendapat bahwa situasi dan perkembangan negara terasa tidak nyaman sementara keadaan perekonomian cukup memperihatinkan, terutama sebagai akibat dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, mengurangi cadangan devisa negara dan menyebabkan ketimpangan APBN," kata Aburizal.
Aburizal menegaskan bahwa masukan yang diberikan kepada DPP dan Fraksi Golkar ini sudah sesuai rapat Dewan Pembina 12 September 2018 lalu.
Kewenangan Dewan Pembina untuk memberikan arahan ini, lanjut dia, juga sudah diatur dalam Anggaran Dasar Partai Golkar Pasal 25.
Baca juga: Aburizal Minta Kader Golkar di Luar Tim Sukses Pilpres Fokus ke Pileg
"Sehubungan dengan itu, Dewan Pembina PG menyarankan agar situasi dan perkembangan tersebut hendaknya disikapi secara kritis obyetif oleh DPP Partai Golkar dan seraya tampil di depan mengambil inisiatif mencari solusi," ujar Ketua Umum Partai Golkar ini.
Aburizal dalam kesempatan yang sama juga mengingatkan agar mayoritas pengurus Golkar fokus mengurus suara partai di pemilu legislatif 2019 mendatang dan tak perlu ikut memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres.
Menurut dia, urusan pilpres ditangani sebagian kader Partai Golkar yang berada dalam struktur tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf.