Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, sudah seharusnya nama dia diloloskan sebagai calon anggota DPRD DKI Jakarta dalam Pemilihan Legislatif 2019.
Hal itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Dia bersyukur Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akhirnya memasukkan namanya ke dalam daftar calon tetap (DCT) Pileg.
Baca juga: M Taufik, Terus Menerus Gugat KPU DKI hingga Lolos Jadi Caleg...
"Saya kira memang seharusnya begitu (lolos jadi caleg). Alhamdulillah, seharusnya begitu karena saya kan pegangannya undang-undang," ujar Taufik saat dihubungi, Jumat (21/9/2018).
Taufik mengaku sudah mendapat kabar soal namanya masuk DCT yang ditetapkan pada Kamis (20/9/2018).
Setelah ini, Taufik akan mengadakan rapat dengan tim kuasa hukumnya terkait dengan gugatan yang dia layangkan kepada KPU DKI.
Baca juga: Ikuti Putusan MA, KPU DKI Loloskan M Taufik sebagai Caleg
Dia mempertimbangkan untuk mencabut gugatannya.
"Saya hari ini akan rapat sama tim hukum ya karena waktu itu kan saya memberi kuasa ke mereka. Jadi, saya rapat pertimbangkan untuk dicabut (gugatan)," kata Taufik.
KPU DKI Jakarta akhirnya meloloskan Taufik sebagai calon anggota DPRD DKI pada Pemilihan Legislatif 2019.
Baca juga: Taufik Pertimbangkan Cabut Laporan kepada KPU DKI jika...
KPU DKI meloloskan nama Taufik karena mengikuti edaran KPU RI untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA).
MA diketahui memutuskan mantan narapidana kasus korupsi boleh mengikuti Pileg.
Dalam putusan uji materi tersebut, MA menyatakan Pasal 60 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota bertentangan dengan UU Pemilu.
Baca juga: Bawaslu Cecar Taufik 12 Pertanyaan soal Laporan kepada KPU DKI
Pasal itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba, dan kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif.
Sebelum MA memutus uji materi, Taufik yang terjegal PKPU Nomor 20 Tahun 2018 karena berstatus mantan narapidana kasus korupsi melaporkan KPU DKI ke Bawaslu DKI, Polda Metro Jaya, dan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP).
Alasannya karena KPU DKI menunda untuk menjalankan putusan Bawaslu DKI untuk memasukkan namanya dalam daftar caleg hingga batas waktu yang telah ditentukan.
