Andi Arief: Kami Dengar Ada Politik Transaksional yang Mengejutkan

Kamis, 9 Agustus 2018 | 07:50 WIB
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief menjelaskan pernyataannya yang menyebut koalisi yang dibangun partainya bersama Partai Gerindra terancam batal.

Menurut Andi, ada perubahan sikap dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebabkan rencana koalisi terancam batal. Bahkan, ia menuding Prabowo berubah sikap karena persoalan materi.

"Pada hari ini kami mendengar justru ada politik transaksional yang berada di dalam ketidaktahuan kami yang sangat mengejutkan," ujar Andi saat ditemui di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/8/2018) dini hari.

Persoalan materi yang disebut Andi terkait pemilihan cawapres Prabowo yang ditentukan berdasarkan politik transaksional. Padahal, menurut dia, untuk memenangkan pilpres seharusnya tidak didasarkan pada politik transaksional.

Baca juga: Demokrat: Pernyataan Andi Arief Manifestasi dari Ketidakpuasan

Saking kesalnya, Andi menyebut Prabowo sebagai jenderal yang lebih mementingkan uang. Pernyataan itu ia lontarkan melalui akun Twitter pribadinya.

Bahkan, ia mengaku partainya menolak kedatangan Prabowo ke kediaman SBY pada Rabu (8/8/2018) malam.

"Padahal, untuk menang bukan berdasarkan politik transaksional, tapi dilihat siapa calon yang harus menang. Itu yang membuat saya menyebutnya jadi jenderal kardus. Jenderal kardus itu jenderal yang enggak mau mikir, artinya uang adalah segalanya," kata Andi.

Baca juga: Sekjen Demokrat: Koalisi Dengan Gerindra Tidak Akan Batal

"Terus terang malam ini kami menolak untuk menerima Pak Prabowo karena sikapnya tidak menggambarkan seorang jenderal," ucapnya.

Terkait tudingan adanya politik transaksional, Andi mengaku memiliki data yang akurat. Ia juga menegaskan tuduhan tersebut bukan sebuah kebohongan.

"Saya Andi Arief tidak pernah membuat isu di dalam karier politik saya. Saya dengan sadar dan bisa dicek dalam karier politik saya, saya tidak pernah bohong dan data saya selalu akurat," ujar Andi.

Kompas TV Muncul wacana pembentukan poros baru selain kubu pendukung Jokowi dan Prabowo.



Editor : Sabrina Asril

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden