Wasekjen Demokrat Andi Arief Ungkap Koalisi dengan Gerindra Terancam Batal

Rabu, 8 Agustus 2018 | 23:45 WIB
HANDOUT/ABROR RIZKY Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi politik yang dibangun kedua partai untuk Pilpres 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan bahwa koalisi yang dibangun partainya bersama Partai Gerindra terancam batal.

Menurut Andi Arief, ada perubahan sikap dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang menyebabkan rencana koalisi terancam batal.

Bahkan, Andi Arief menuding Prabowo berubah sikap karena persoalan materi.

"Di luar dugaan kami ternyata Prabowo mementingkan uang ketimbang jalan perjuangan yang benar," kata Andi Arief saat dihubungi Kompas.com melalui pesan singkat, Rabu (8/8/2018) malam.

Baca juga: Menurut Politisi Demokrat, Ini Isi Pembicaraan Prabowo dan SBY Kemarin

Adapun persoalan materi yang disebut Andi Arief adalah terkait pemilihan cawapres Prabowo yang ditentukan berdasarkan pertimbangan materi.

Namun, hingga saat ini, belum ada penjelasan dari Partai Gerindra terkait tuduhan itu.

Andi Arief menyayangkan sikap Prabowo itu. Padahal, kata dia, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut datang ke kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa (7/8/2018) malam untuk melanjutkan pembicaraan terkait koalisi pada Pilpres 2019.

"Baru tadi malam Prabowo datang dengan semangat perjuangan. Hanya hitungan jam dia berubah sikap karena uang," ujar Andi.

Menurut Andi, dengan kejadian ini, maka besar kemungkinan Partai Demokrat akan meninggalkan Prabowo.

Namun, ia tidak menjelaskan opsi yang akan diambil Demokrat jika batal berkoalisi dengan Prabowo dan Partai Gerindra.

"Besar kemungkinan kami akan tinggalkan 'koalisi kardus' ini. Lebih baik kami konsentrasi pada pencalegan ketimbang masuk lumpur politik PAN, PKS, dan Gerindra," kata dia.

Baca juga: Tarik Ulur Cawapres Prabowo, antara Suara PKS, Demokrat, dan GNPF Ulama

Saat dikonfirmasi mengenai pernyataan Andi Arief, Sekjen Partai Gerindra tidak menggubris pernyataan Andi Arief.

Menurut Muzani, pernyataan Andi Arief bukan sikap resmi Partai Demokrat melainkan pernyataan pribadi.

"Ini kan Pak Andi Arief, bukan Pak SBY. Nanti saya cek dulu pembicaraan dengan pimpinan teras Demokrat. Karena produktivitas pembicaraan kita dengan Demokrat sangat baik sangat bagus," ujar dia.

Kompas TV Pembahasan nama cawapres sampai saat ini belum final dan masih menunggu dari koalisi partai lain.
Penulis : Ihsanuddin
Editor : Bayu Galih

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden