Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Martak (kiri) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (kedua kanan), dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri (kanan) berbincang saat menghadiri acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta, Jumat (27/7/2018). Ijtima Ulama yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) ini bertujuan untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019. JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang dua hari berakhirnya masa pendaftaran pasangan capres dan cawapres, belum ada ketegasan sikap yang ditunjukan Partai Amanat Nasional untuk merapat ke kubu Presiden Joko Widodo atau Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Intensif menjalin komunikasi dengan Gerindra dan sejumlah partai yang berencana mengusung Prabowo Subianto, tak kunjung memastikan sikap partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu.
Di tengah ketegangan penentuan cawapres pendamping Prabowo, Zulkifli justru pergi menemui Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/8/2018).
Belum jelas apa yang dibicarakan Zulkifli dan Jokowi. Usai bertemu Jokowi, Zulkifli enggan memberikan keterangan kepada wartawan dan langsung bergegas masuk ke mobilnya.
Isyarat dari koalisi Jokowi
Sebelum Zulkifli tiba di Istana, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengisyaratkan dimungkinkan ada tambahan satu partai di koalisi pengusung Jokowi yang saat ini bejumlah sembilan partai.
Sembilan partai itu ialah PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, Perindo, PSI, dan PKPI.
"Jadi kita lihat nanti pada saat tanda tangan pencalonan presiden dan wakil presiden. Apa jumlah partai politik pendukungnya sembilan atau sepuluh," ujar Pramono saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (7/8/2018).
Baca juga: Utak-atik Peta Koalisi Jokowi dan Prabowo, Mungkinkah Ada Poros Ketiga?
Isyarat itu juga datang dari Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Saat ditemui di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasto menyatakan pula kemungkinan tersebut.
"Insya Allah kata teman-teman sekjen bisa jadi 10 (partai), kira-kira seperti itu. Jadi penjelasan tadi sudah sangat gamblang," kata Hasto di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta, Selasa (7/8/2018).
Bahkan, jauh sebelum itu, Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, dalam pertemuan para sekjen partai koalisi dengan Jokowi juga sempat membahas kemungkinan bergabungnya PAN ke dalam koalisi mereka.
Respons PAN
Namun Ketua DPP PAN Yandri Susanto membantah partainya merapat ke koalisi Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.
Hal itu disampaikan Yandri menanggapi pertemuan ketua umumnya, Zulkifli Hasan dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/8/2018) sore.
"Enggak ada (merapat ke Jokowi). Kami Insya Allah (mengusung) Prabowo (Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto)," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/8/2018).
Baca juga: Prabowo Dijadwalkan Deklarasi Cawapres Kamis dan Daftar ke KPU Jumat Besok
Ia menambahkan, PAN telah lama menjalin komunikasi politik dengan Gerindra untuk menghadapi Pilpres 2019.
Ia pun mengatakan kedatangan Zulkifli ke Istana Kepresidenan untuk menemui Jokowi merupakan hal biasa. Sebab keduanya merupakan pimpinan lembaga tinggi negara dimana Jokowi seorang Presiden dan Zulkifli Ketua MPR.
"Peta udah jelas ya, kami Insya Allah ke Prabowo kalau dari peta yang ada. Tapi sekali lagi ada syaratnya, yaitu kami tetap mendorong Bang Zul, kalau tidak itu kami tetap minta ke Pak Prabowo tidak ngambil (cawapres dari) partai lain," lanjut Yandri.
