Politisi PKS Sempat Nyatakan Abstain, Gerindra Yakin Hubungan Tetap Baik

Jumat, 3 Agustus 2018 | 18:50 WIB
KOMPAS.Com/Fitria Chusna Farisa Wasekjen Partai Gerindra Taufik Riyadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Taufik Riyadi mengatakan, hubungan partainya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih baik-baik saja.

Pernyataan ini muncul setelah sebelumnya Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin membuat pernyataan kontroversial mengenai terbukanya opsi abstain PKS pada Pilpres 2019 kader PKS tak dipilih sebagai cawapres.

Taufik mengatakan, pernyataan itu telah diklarifikasi Suhud sebagai pendapat pribadi, bukan merupakan sikap PKS.

"Itu (opsi abstain) sudah dibantah oleh petinggi PKS sendiri, bahwasanya tidak ada opsi abstain. Selama ini komunikasinya masih berjalan," kata Taufik saat ditemui di kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (3/8/2018).

Baca juga: Jika Tak Jadi Cawapres Prabowo, PKS Pertimbangkan Abstain pada Pilpres

Menurut Taufik, pernyataan Suhud merupakan dinamika yang wajar terjadi jelang pendaftaran capres-cawapres. Sebuah kewajaran pula jika PKS menginginkan kadernya maju mendampigi Prabowo Subianto sebagai cawapres.

Sejak awal, lanjut Taufik, Partai Gerindra dan PKS saling mendampingi. Pada pilkada kemarin, kedunya juga banyak bekerja sama. Kekompakan ini diyakini Taufik akan terus terjadi.

"Kami sangat menghargai PKS, karena selama ini PKS-lah yang mendampingi Gerindra dari awal. Bahkan kalau istilah Pak Prabowo, (PKS) sekutunya Gerindra. Itu dibalas Pak Sohibul Iman (sekutu PKS-Gerindra) segajah," tuturnya.

Sebelumnya, Suhud Aliyudin menyebut pembahasan soal cawapres Prabowo Subianto yang diusung PKS, PAN, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat belum menemui titik terang. Oleh karena itu, ia mengatakan terbukanya opsi abstain PKS pada Pemilu 2019.

Di samping itu, PKS juga tetap berpegang pada sembilan nama kadernya yang diajukan sebagai cawapres Prabowo. Terlebih, satu dari sembilan nama tersebut, Salim Segaf Al Jufri, masuk dalam rekomendasi forum ijtima ulama GNPF.

Kompas TV Pertemuan dengan pimpinan PKS itu dikabarkan membahas hasil konsolidasi politik antara Prabowo dan SBY.



Editor : Bayu Galih

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden