PDI-P: Kalau SBY Gagal Berkoalisi dengan Jokowi, Jangan Bawa-bawa Megawati

Kamis, 26 Juli 2018 | 10:50 WIB
Anung Anindito (Dokumentasi Susilo Bambang Yudhoyono) Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono sempat bersalaman dan saling menyapa saat keduanya hadir di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8/2017). Kedua tokoh tersebut hadir di istana untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-72.

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, kegagalan koalisi yang dibangun Partai Demokrat dengan Presiden Joko Widodo lantaran sang Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selalu melibatkan putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Gagal tidaknya koalisi Pak SBY dan Partai Demokrat lebih karena kalkulasi yang rumit yang dilakukan Pak SBY, yang hanya fokus dengan masa depan Mas AHY. Jadi sebaiknya pemimpin itu bijak," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Kamis (26/7/2018).

"Kalau tidak bisa berkoalisi dengan Pak Jokowi karena sikapnya yang selalu ragu, ya sebaiknya introspeksi dan jangan bawa nama Ibu Megawati (Soekarnoputri) yang seolah sebagai penghalang koalisi," lanjut Hasto.

Baca juga: SBY Blak-blakan Proses Komunikasi dengan Jokowi, Ini Penjelasannya

Ia menambahkan, sekiranya SBY mendorong kepemimpinan AHY secara alamiah terlebih dahulu, mungkin hasilnya lain.

Menurut Hasto, SBY kerap mengeluhkan hubungannya yang tak harmonis dengan Megawati setiap menjelang pemilu.

Hal itu terjadi karena SBY mengharapkan yang terbaik bagi AHY untuk tampil di kancah politik nasional.

"Seluruh pergerakan politik Pak SBY adalah untuk anaknya, sementara Ibu Megawati jauh lebih luas dari itu. Ibu Mega selalu bicara untuk PDI Perjuangan, untuk Pak Jokowi, untuk rakyat, bangsa dan negara. Sementara Pak SBY selalu saja mengeluhkan hubungan itu," lanjut dia.

Baca juga: Megawati Jadi Alasan SBY Enggan Merapat ke Kubu Jokowi

SBY sebelumnya mengaku komunikasi dirinya dengan Jokowi sudah terjadi sejak 2014. Komunikasi itu semakin intensif dalam setahun terakhir.

Namun, dua-tiga pekan terakhir, SBY merasa ada hambatan bagi Demokrat untuk merealisasikan dukungan untuk Jokowi dalam Pilpres 2019.

SBY menyinggung faktor hubungan antara dirinya dengan Megawati yang masih berjarak.

Baca juga: Kata SBY, Tuhan Belum Menakdirkan Hubungannya dengan Megawati Kembali Normal

Lantaran hasil Rakernas Demokrat di Lombok, Mei 2018, memutuskan Demokrat mengusung capres-cawapres dalam Pilpres 2019, SBY perlu menjajaki peluang baru dalam koalisi.

SBY kemudian berkomunikasi dengan Ketua Umum Gerindra yang juga kandidat calon presiden, Prabowo Subianto. Ia juga bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Editor : Sandro Gatra

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden