SBY: Saya Tidak Katakan Ada Hambatan dengan Pak Jokowi

Kamis, 26 Juli 2018 | 08:48 WIB
KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menunggu kedatangan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan di kediaman Susilo bambang Yudhoyono di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah adanya hambatan komunikasi dengan Presiden Joko Widodo dalam membangun koalisi.

Ia menegaskan tak memiliki masalah dengan Jokowi. Menurut SBY, Jokowi telah mengajak Partai Demokrat untuk bergabung dengan tulus. Ia pun menghormati ketulusan Jokowi.

"Saya mengetahui bahwa Pak Jokowi sungguh-sungguh untuk mengajak Demokrat berada di koalisi dan di dalam pemerintahan," ujar SBY di kediamannya, Kuningan, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

"Kalau sekarang ada yang mengatakan SBY kena PHP (pemberi harapan palsu), tidak. Ini Pak Jokowi sungguh-sungguh ingin mengajak kami di dalam," kata SBY.

Baca juga: SBY Blak-blakan Proses Komunikasi dengan Jokowi, Ini Penjelasannya

Ia menegaskan, jalan untuk berkoalisi dengan Jokowi tertutup lantaran ada sebab lain yang enggan ia ungkapkan.

Hal itu ia tangkap dari pembicaraan keenam ketua umum partai politik dengan Jokowi di Istana Bogor ihwal koalisi pada Pilpres 2019.

"Saya tidak mengatakan ada hambatan sama Pak Jokowi, tidak. Tapi ada hambatan berkoalisi, silakan ditafsirkan sendiri. Bukan dengan Pak Jokowi. Insya Allah hubungan saya dengan Pak Jokowi tetap baik. Beliau Presiden kita," kata SBY.

"Tapi jangan simplifikasi, mereduksi, kemudian menggeser persoalan seolah hambatan itu saya dengan Pak Jokowi, tidak ada," tuturnya.

Alih-alih membantah adanya hambatan dengan Jokowi, SBY justru membenarkan ketidakharmonisan hubungannya dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Hubungan SBY dan Megawati Buruk, Elite Dinilai Tak Dewasa Berpolitik

Dia menyebutkan, dalam setiap pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dirinya selalu meyakini mantan Gubernur DKI Jakarta itu tulus mengajaknya bergabung dalam koalisi.

Bahkan, keraguannya soal Partai Demokrat bakal diterima partai koalisi lainnya terbantahkan lewat pernyataan Jokowi sendiri.

"Saya selalu bertanya, 'apakah kalau Demokrat ada dalam koalisi, partai-partai koalisi itu bisa terima kami?'. 'Ya bisa, karena presidennya saya'," ucap SBY menirukan percakapannya dengan Jokowi.

Kendati demikian, dirinya tetap tidak yakin mengingat realitas hubungannya dengan Megawati yang belum pulih.

"Masih ada jarak, masih ada hambatan di situ," ucapnya.

"Saya harus jujur, belum pulih, masih ada jarak," kata dia.

Kompas TV SBY mengaku, berusaha menjalin komunikasi dengan Megawati selama 10 tahun terakhir.



Editor : Bayu Galih

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden