SBY Blak-blakan Proses Komunikasi dengan Jokowi, Ini Penjelasannya

Kamis, 26 Juli 2018 | 06:15 WIB
Abror/presidenri.go.id Jokowi dan SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku bahwa komunikasi antara dirinya dan Presiden Joko Widodo untuk menjajaki koalisi sudah terjadi sejak 2014.

Komunikasi keduanya semakin intens setahun terakhir. SBY mengaku sampai lima kali bertemu Jokowi dalam setahun terakhir.

Namun, SBY kini merasa ada hambatan bagi Demokrat untuk bergabung dalam koalisi pendukung Jokowi di Pilpres 2019.

SBY mengungkapkan adanya hambatan tersebut saat jumpa pers seusai bertemu Ketua Umum Partai Geridra Prabowo Subianto di kediamannya di Kuningan, Jakarta, Selasa (24/7/2018) malam.

Baca juga: SBY Mengaku Jalan Demokrat Berkoalisi dengan Jokowi Penuh Rintangan

Dalam jumpa pers bersama tersebut, SBY tidak menjelaskan soal hambatan yang dimaksud.

SBY lalu menjabarkan secara rinci bagaimana komunikasi dengan Jokowi yang terjadi selama ini, seusai bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Rabu (25/7/2018) malam.

Berikut penjelasan SBY:

Oktober 2014

Saat itu, SBY masih menjabat presiden dan Jokowi menjadi presiden terpilih.

Menurut SBY, dalam pertemuan tersebut, Jokowi bertanya kepadanya, apakah tidak sebaiknya Demokrat berada dalam pemerintahan periode 2014-2019?

"Rasanya, Pak Jokowi, kalau tiba-tiba kami berada di dalam menjadi tidak tepat," ujar SBY menirukan komunikasinya dengan Jokowi dulu.

SBY merasa tidak bisa bergabung saat itu lantaran Demokrat tidak mengusung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014.

Demokrat memilih netral setelah gagal dalam menggelar konvensi untuk memilih capres.

Desember 2014

SBY menemui Jokowi di Istana, Jakarta, untuk mengundang Presiden Jokowi menghadiri Global Green Growth Institute (GGGI) Summit 2015 yang dia pimpin.

Saat itu, kata SBY, Jokowi mengulangi pertanyaan yang sama.

"Apakah tidak sebaiknya Demokrat berada dalam pemerintahan? Jawaban saya masih sama," ucap SBY.

Medio 2017

SBY mengaku semakin intens berkomunikasi dengan Jokowi pada 2017. Ia tidak menjelaskan kapan saja pertemuan tersebut dilakukan.

Baca juga: Kata SBY, Tuhan Belum Menakdirkan Hubungannya dengan Megawati Kembali Normal

Menurut SBY, semangatnya ketika itu adalah Demokrat bisa ikut mengusung Jokowi dalam Pilpres 2019.

"Dengan harapan kalau beliau ditakdirkan Allah SWT kembali (terpilih) dan Demokrat berada di pemerintahan, kita bisa juga berkontribusi dari dalam (pemerintahan) untuk rakyat," ujar SBY.

Mei 2018

SBY mengaku sempat dua kali bertemu Jokowi di Istana Bogor, masih menjajaki peluang Demokrat bergabung dalam koalisi.

Setiap bertemu dengan Jokowi, SBY mengaku selalu bertanya, apakah seluruh parpol pendukung bisa menerima jika Demokrat bergabung dalam koalisi?

"Ya, bisa karena presidennya saya," kata SBY menirukan ucapan Jokowi ketika itu.

Baca juga: Megawati Jadi Alasan SBY Enggan Merapat ke Kubu Jokowi

SBY merasa perlu memastikan hal itu lantaran hubungannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri belum pulih.

"Tapi, saya pikir karena yang mengajak Pak Jokowi dan kalau Demokrat ada di dalam untuk kebaikan, why not," kata SBY.

Juli 2018

SBY mengaku ada perubahan dinamika dalam 2-3 minggu terakhir. SBY merasa ada hambatan bagi Demokrat untuk merealisasikan dukungannya untuk Jokowi.

Salah satu sinyal hambatan yang ditangkap SBY adalah pernyataan pemimpin parpol seusai pertemuan Jokowi dengan enam ketua umum parpol pendukung di Istana Bogor, Senin (23/7/2018) malam.

Pernyataan tersebut intinya, jika ada parpol lain yang ingin bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi, maka harus disepakati oleh semua parpol pendukung.

Masalahnya, hubungan SBY dengan Megawati belum pulih.

"Saya ini orang tua. Saya mengerti maksudnya bahwa memang tidak mudah bagi Demokrat untuk berada di dalam," ujar SBY.

Lantaran hasil Rakernas Demokrat di Lombok, Mei 2018, memutuskan Demokrat mengusung capres-cawapres, maka SBY perlu menjajaki peluang baru dalam koalisi.

SBY kemudian berkomunikasi dengan Prabowo Subianto. Ia mengaku baru kembali bertemu dengan Prabowo pada Selasa kemarin setelah pertemuannya pada 2017 yang membahas ambang batas pencalonan presiden.

"Sehingga kalau pertemuan pertama (dengan Prabowo) setelah satu tahun itu memiliki inisiatif untuk kemungkinan membangun koalisi, memang ada landasannya. Jadi tidak begitu saja kami tutup buku dengan Pak Jokowi lalu membuka lembaran baru dengan Pak Prabowo," ujar SBY.

"Saya harus mengatakan pada malam hari ini, tampaknya ada hambatan bagi Demokrat untuk berada dalam koalisi. Sungguh pun saya benar-benar merasakan kesungguhan dan ketulusan Pak Jokowi untuk mengajak kami Partai Demokrat ke dalam koalisi," tambah dia.

"Tetapi, saya mengetahui, tanpa harus saya sampaikan dari mana sumber-sumbernya, memang tidak terbuka jalan bagi Demokrat untuk berada dalam koalisi beliau," kata SBY lagi.

Editor : Sandro Gatra

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden