Demokrat Bantah Beri Tawaran Tinggi ke Koalisi Jokowi

Rabu, 25 Juli 2018 | 20:06 WIB
DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan membantah partainya mengajukan syarat atau tawaran tinggi ke calon petahana Presiden Joko Widodo dan kubu pendukungnya jika ingin berkoalisi di Pilpres 2019.

Menurutnya, Demokrat sudah berupaya sebaik mungkin menjalin komunikasi dengan koalisi Jokowi selama hampir satu tahun.

"Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Cuma ngajak diskusi kan bagaimana ke depan. Namanya berkoalisi tadi disebut mutual respect harus ada, mutual understanding juga harus ada," kata Hinca di depan rumah Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Baca juga: PDI-P Sebut Hambatan Koalisi Demokrat dengan Jokowi karena Tawaran Terlalu Tinggi

Hinca mencontohkan pertemuan SBY dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebelumnya yang dinilainya tidak menyinggung syarat-syarat tertentu.

Namun, Hinca mengungkapkan ada rintangan yang tak memungkinkan Demokrat bisa bergabung dengan koalisi Jokowi.

"Itu namanya berkoalisi seperti kami tadi malam hampir 2 jam di situ dibangun kepercayaan dan saya kira begitulah membangun koalisi 5 tahun ke depan. Kira-kira gitu," kata dia.

Baca juga: Jika Demokrat-Gerindra Berkoalisi, Fahri Hamzah Yakin Jokowi Kalah

Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai, hambatan koalisi antara Partai Demokrat dan partai pengusung Presiden Joko Widodo lebih disebabkan faktor internal partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu ketimbang eksternal.

Hal itu disampaikan Hendrawan menanggapi pernyataan SBY soal adanya hambatan kala menjalin koalisi dengan Jokowi.

"Menurut penilaian kami, lebih banyak kendala internal Demokrat sendiri," ujar Hendrawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Baca juga: SBY Mengaku Jalan Demokrat Berkoalisi dengan Jokowi Penuh Rintangan

Ia mengatakan, salah satu kendala internal yang muncul dari Demokrat ialah upaya menyodorkan anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai cawapres.

SBY sebelumnya melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. AHY ikut hadir.

Seusai pertemuan, SBY mengaku bahwa banyak rintangan dan hambatan dalam komunikasi dengan Jokowi.

"Saya menjalin komunikasi dengan Pak Jokowi hampir satu tahun untuk menjajaki kemungkinan kebersamaan dalam pemerintahan. Pak Jokowi juga berharap Demokrat di dalam, tetapi kami menyadari banyak rintangan dan hambatan," kata SBY seusai bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Selasa (24/7/2018).

Kompas TV Pramono Anung menyambut baik kemungkinan koalisi partai demokrat dan gerindra pasca-pertemuan kedua pimpinan partai.



 

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden