PDI-P Sebut Hambatan Koalisi Demokrat dengan Jokowi karena Tawaran Terlalu Tinggi

Rabu, 25 Juli 2018 | 13:59 WIB
Henry Lopulalan PERNYATAAN BERSAMA Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberi penyataan bersama seusai bertemu di rumah SBY di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/7/2018) malam. Warta Kota/Henry Lopulalan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai, hambatan koalisi antara Partai Demokrat dan partai pengusung Presiden Joko Widodo lebih disebabkan faktor internal partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu ketimbang eksternal.

Hal itu disampaikan Hendrawan menanggapi pernyataan SBY soal adanya hambatan kala menjalin koalisi dengan Jokowi.

"Menurut penilaian kami, lebih banyak kendala internal Demokrat sendiri," ujar Hendrawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Baca juga: SBY Mengaku Jalan Demokrat Berkoalisi dengan Jokowi Penuh Rintangan

Ia mengatakan, salah satu kendala internal yang muncul dari Demokrat ialah upaya menyodorkan anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai cawapres.

Hal itu, kata Hendrawan, terlihat dari upaya Demokrat saat memasangkan AHY dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

"Jadi itu sebabnya karena psikologi politik seperti itu. Kita mesti mengusung capres atau cawapres sehingga partai yang menengah ini cenderung over expectation, cenderung ketika maju ke meja negosiasi call-nya terlalu tinggi. Contohnya, Demokrat mesti memasang AHY ke Gerindra," ujar dia.

Hendrawan menganggap wajar upaya itu. Pasalnya, Demokrat yang kini berstatus partai menengah dulunya pernah menikmati status sebagai partai yang memiliki kursi terbanyak di DPR.

Baca juga: Pramono Anung: Mungkin, Rintangannya Ada di Pak SBY Sendiri...

Namun, lanjut Hendrawan, logika itu tak bisa dipakai ketika hendak berkoalisi dengan enam partai politik yang telah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi sejak awal.

"Itu sebabnya saya selalu mengatakan, kalau ingin mendekati koalisi Pak Jokowi ya, jangan kalkulatif, jangan transaksional. Utamakan komitmen dulu, niat tulus dulu. Niat tulus melahirkan komitmen jadi hulunya niatan dulu," kata Hendrawan.

"Terus bergerak ke hilir pelan-pelan. Nah, tadi malam Pak SBY menyebut di hilirnya, harus ada mutual trust, mutual respect. Kami bicaranya hulu, yaitu niatan yang tulus dan komitmen," lanjut dia.

Baca juga: Presiden Jokowi Enggan Komentari Pertemuan SBY-Prabowo

SBY sebelumnya melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. AHY ikut hadir.

Seusai pertemuan, SBY mengaku bahwa banyak rintangan dan hambatan dalam komunikasi dengan Jokowi.

"Saya menjalin komunikasi dengan Pak Jokowi hampir satu tahun untuk menjajaki kemungkinan kebersamaan dalam pemerintahan. Pak Jokowi juga berharap Demokrat di dalam, tetapi kami menyadari banyak rintangan dan hambatan," kata SBY seusai bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Selasa (24/7/2018) malam.

Sebaliknya, menurut SBY, peluang koalisi Demokrat dan Gerindra terbuka. Kedua parpol akan membahas lebih detail koalisi tersebut.

SBY sudah menegaskan bahwa bagi Demokrat, posisi cawapres bukan harga mati.

Senada disampaikan Prabowo. SBY, menurut dia, tidak memaksa agar AHY bisa menjadi cawapres.

Editor : Sandro Gatra

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden