Sekjen PDI-P: Kami Berharap PAN Bergabung Dukung Jokowi

Rabu, 25 Juli 2018 | 11:12 WIB
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri) menghadiri pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo tentang kinerja lembaga-lembaga negara. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww/17.

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melihat adanya sebagian internal PAN yang ingin bergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo menghadapi Pilpres 2019.

PDI-P berharap PAN bersedia bergabung dalam koalisi nantinya.

"Kalau kami lihat ada beberapa elemen-elemen dari PAN yang mengharapkan bergabung dengan Pak Jokowi. Kami berharap tentu saja PAN dapat bergabung," ujar Hasto saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (25/7/2018), seperti dikutip Antara.

Baca juga: SBY Mengaku Jalan Demokrat Berkoalisi dengan Jokowi Penuh Rintangan

Hasto mengatakan, hubungan antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri berjalan baik. Menurut dia, pintu bagi PAN untuk bergabung juga masih terbuka.

Namun, dia sadar tidak dapat mencampuri urusan di internal parpol. Ia menghargai apa pun keputusan yang diambil PAN nantinya.

"Kami tak punya hak mencampuri rumah tangga setiap partai. Setiap partai berdaulat di dalam mengambil keputusan politik. Tetapi, tentu saja sekali lagi ini harus melalui kesesuaian sikap politik dari PAN secara berdaulat tak bisa kami paksa-paksa," tegasnya.

Baca juga: SBY Siap Kerja Sama dengan PAN dan PKS Hadapi Pilpres 2019

Sedangkan untuk parpol lainnya, PDI-P juga sudah membuka pintu dialog. Namun, Hasto meminta agar parpol segera menentukan pilihan mengingat waktu pendaftaran capres-cawapres yang akan dibuka pada 4 Agustus 2018.

"Mengingat agenda sudah sangat dekat dan mereka yang mau bergabung, ya tegas saja. Yang mau bergabung tegas-tegas saja, yang tidak juga kami hormati pilihan karena itu hak konstitusional setiap parpol, kami menghormati. Yang berbeda pun kami ajak berdialog," tambahnya.

Zulkifli sebelumnya bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/7/2018) pagi.

Zulkifli mengaku bahwa dalam pertemuan itu ia hadir sebagai ketua MPR. Ia lebih banyak melaporkan hal-hal terkait urusan MPR, termasuk Rapat Gabungan antara MPR dan seluruh perwakilan DPD.

Baca juga: Pertemuan SBY-AHY dengan Prabowo dan Sinyal Koalisi Hadapi Jokowi...

Kendati demikian, Zulkifli tidak membantah saat ditanya apakah pertemuan itu juga membicarakan persoalan politik.

Namun, ia enggan untuk memaparkan isi pembicaraannya dengan Presiden Jokowi. Termasuk soal tawaran bagi PAN untuk bergabung dengan koalisi parpol pendukung Jokowi di Pilpres 2019.

Zulkifli mengatakan, partainya belum bersikap terkait dukungan di Pilpres 2019.



Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sekjen PDIP: Ada Elemen di Internal PAN Ingin Gabung di Koalisi Jokowi.

Penulis :
Editor : Sandro Gatra

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden