Ridwan Kamil Akan Bentuk Majelis Pertimbangan Gubernur

Selasa, 24 Juli 2018 | 14:43 WIB
KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum saat ditetapkan oleh Ketua KPU Jabar sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Barat periode 2018-2023, Selasa (24/7/2018).

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil akan membentuk majelis pertimbangan gubernur.

Tim itu berisi para peserta Pilkada Jabar 2018 dan sejumlah mantan gubernur Jawa Barat.

Ridwan mengatakan, sesuai namanya, tugas tim itu akan memberi pandangan terhadap setiap kebijakan yang akan diambil gubernur.

"Mudah-mudahan Pak Syaikhu, Pak Sudrajat, Pak Hasanudin, Pak Anton, Pak Deddy Mizwar dan Pak Dedi Mulyadi bersama para mantan gubernur seperti Pak Nuryana dan lainnya berkenan bergabung memberikan pandangan sehingga Jabar ini dibangun oleh landasan persatuan yang kokoh," ujar Ridwan di kantor KPU Jabar, Selasa (24/7/2018).

Baca juga: Langkah Ridwan Kamil Setelah Jadi Gubernur Jabar Terpilih

Pria yang akrab disapa Emil itu menjelaskan, majelis pertimbangan gubernur dibentuk untuk menampung aspirasi para tokoh Jawa Barat serta memberi nasihat terhadap kebijakan gubernur.

"Majelis pertimbangan gubernur itu adalah cara kami untuk merangkul semua yang mencintai Jabar, gagasannya juga bagus-bagus," katanya.

Sebab, hasil Pilkada Jabar 2018, Emil-Uu memeroleh suara 32 persen. Itu artinya ada 68 persen merupakan kelompok tiga paslon kandidat Pilkada Jabar. 

"Tentulah sangat baik kalau semua bergabung dalam rombongan ini. Formatnya adalah lembaga yang memberikan pertimbangan," tuturnya.

"Sehingga ada yang membimbing kami, ada yang memberi nasihat dari mereka yang mencintai dari forum yang kami formalkan," tambahnya.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar secara resmi menetapkan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum sebagai gubernur dan wakil gubernur Jabar periode 2018-2023.

Baca juga: Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Resmi Jadi Gubernur dan Wagub Jabar Terpilih

Hal itu dilakukan melalui rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jabar tahun 2018 di kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Selasa (24/7/2018). Emil pun mensyukuri keputusan tersebut.

"Perjalanan panjang penuh rintangan, tantangan, pendakian melelahkan. Kami ditakdirkan berpidato di sini menjemput ketetapan Allah kami diberi takdir menjadi gubernur dan wagub jabar," imbuhnya.

"Tentunya, kami ucapkan rasa syukur atas segala nikmat Allah dan kami beristigfar mendapat amanat yang berat. 48 juta rakyat yang harus disejahterakan di 27 daerah. Insya Allah kami wujudkan dalam visi misi 5 tahun," jelasnya.

Kompas TV KPU Jawa Barat menggelar rapat pleno terbuka penghitungan suara tingkat provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018.



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden