Presiden Joko Widodo santap malam bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Senin malam 23 Juli 2018. JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik koalisi pendukung Presiden petahana Joko Widodo masih membuka ruang bagi parpol lain yang hendak bergabung. Kendati demikian, ada batasan waktu yang diberikan.
"Tentu ada batasan, sampai kapan deadline-nya, istilahnya toko tutupnya kapan," kata Ketua Umum PPP Romahurmuziy saat dihubungi, Selasa (24/7/2018).
Romahurmuziy mengatakan, adanya batas waktu bagi parpol yang ingin bergabung ini sudah dibahas dan disepakati bersama antara Jokowi dan parpol koalisi dalam pertemuan di Istana Bogor, Senin malam.
Baca juga: Jokowi dan Ketum Partai Koalisi Sepakati Satu Nama Cawapres, tetapi...
Selain Romy, lima ketua umum parpol lainnya juga hadir dalam pertemuan itu.
Kelimanya, yakni Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.
"Ada waktu yang nantinya kita tetapkan dan tidak perlu kita umumkan," kata politisi yang akrab disapa Romy ini.
Baca juga: Sudah Putus Satu Nama, Cawapres Jokowi Diumumkan di Akhir Pendaftaran
Dalam pertemuan yang dilakukan sambil santap malam tersebut, seluruh Ketum parpol juga menyatakan akan tetap solid mendukung Jokowi di Pilpres 2019 nanti.
Cawapres yang akan mendampingi Jokowi juga sudah mengerucut ke satu nama, namun baru akan diumumkan jelang akhir pendaftaran capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum.
Adapun saat ini parpol yang belum menentukan pilihan adalah Partai Demokrat. Demokrat masih menampung aspirasi kader dari seluruh daerah.
Setiap daerah menggelar rapat koordinasi daerah dan menggelar voting. Hasilnya, sebagian daerah seperti Jawa Timur lebih memilih merapat ke kubu Jokowi.
Namun, ada juga daerah seperti Jawa Barat dimana para kader Demokrat lebih memilih bergabung ke kelompok oposisi.
