KPU Minta Polri Segera Tangkap Peretas Situs

Rabu, 11 Juli 2018 | 15:05 WIB
KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman ketika ditemui di hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, (15/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta Polri segera mencari dan menindak tegas pelaku peretasan situs resmi KPU beberapa waktu lalu.

"Kita sudah laporkan ke kepolisian, kita minta itu segera ditangkap," kata Ketua KPU Arief Budiman usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Arief mengatakan, dalam pertemuan dengan Jokowi, ia juga turut melaporkan soal peretasan situs KPU ketika Pilkada Serentak 2018 lalu.

Baca juga: Diserang Hacker, KPU Tutup Laman Rekapitulasi Hasil Pilkada 2018

Ia meminta, Presiden Jokowi membantu mempercepat pencairan anggaran yang diajukan KPU untuk penambahan sarana dan prasarana sistem teknologi informasi.

Selain itu, KPU juga meminta dukungan lembaga pemerintah terkait, mulai dari Polri hingga Badan Siber dan sandi Negara (BSSN).

"Sebetulnya kami punya tim itu tapi jumlah SDM kami terbatas. Misalnya, kami harus monitoring 24 jam. Kalau satu orang bekerja 24 jam terus menerus, ya enggak mungkin. Kami butuh tambahan dukungan tenaga," ucap Arief.

Arief menambahkan, serangan peretas ini sebenarnya tidak akan mengganggu proses rekapitulasi suara.

Baca juga: Situs Diretas, KPU Minta Dukungan Anggaran ke Presiden Jokowi

Sebab, proses rekapitulasi dilakukan secara manual. Hanya, KPU tidak bisa lagi menampilkan hasil rekapitulasi itu di website resminya.

KPU sebelumnya sempat menutup sementara laman infopemilu.kpu.go.id selama perhitungan suara hasil Pilkada Serentak 2018.

Menurut Arief, tak bisa diaksesnya situs KPU itu akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat.

Baca juga: Polri Mengaku Sudah Tahu Peretas Situs KPU

"Pemilu ini kan soal bagaimana membangun tingkat kepercayaan itu, kalau tidak percaya, kita kerja apapun ya susah juga meyakinkan orang," kata dia.

Polri sebelumnya memastikan tim sibernya ikut memantau laman infopemilu.kpu.go.id menyusul adanya peretasan yang dilakukan para peretas terhadap sistem di KPU.

"Kami dari Direktorat Siber juga ikut memantau siapa-siapa ini yang main. Kami sudah tahu lah," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto.







Penulis : Ihsanuddin
Editor : Sandro Gatra

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden