Presiden Joko Widodo saat hadir dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017). JAKARTA, KOMPAS.com - Lima tokoh dianggap ideal menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo pada Pilpres 2019.
Kelima orang itu adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Hal itu disampaikan peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby berdasarkan hasil survei LSI.
Temuan itu didasarkan melalui studi kualitatif dengan mengundang 30 ahli dari berbagai latar belakang di tiga zona wilayah Indonesia.
Baca juga: Nasdem: Cawapres bagi Jokowi Pasti Buat Gempar Indonesia
Mereka menilai kelimanya merupakan yang paling layak mendampingi Jokowi dalam membentuk pemerintahan yang kuat.
"Jadi expert judgement adalah tindak lanjut temuan survei kuantitatif untuk diseleksi lebih ketat," ujar Adjie dalam rilis survei Pasangan Capres dan Cawapres Pascapilkada di kantor LSI Denny JA, Jakarta, Selasa (10/7/2018).
Dalam temuan survei kuantitatif terhadap 1200 responden, ada sejumlah nama cawapres ideal sesuai kategori bentuk pemerintahan yang ideal di mata responden.
Faktor ekonomi
Temuan survei menunjukkan, isu pemerintahan yang kuat untuk menumbuhkan ekonomi diutamakan oleh publik dibandingkan pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang menjalankan hak asasi manusia.
Adapun rinciannya pada isu Pilpres 2019 diharapkan menghasilkan pemerintahan yang kuat, diutamakan oleh 80,7 persen responden.
Baca juga: PPP: Jokowi Kantongi 10 Nama Cawapres, TNI hingga Profesional
Sedangkan yang tidak mengutamakan sebesar 7,3 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 12 persen.
Pada isu Pilpres 2019 diharapkan menghasilkan pemerintahan yang bersih diutamakan oleh 75,5 persen responden.
Sedangkan 9,4 persen tidak mengutamakan isu ini. Sementara 15,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Pada isu Pilpres 2019 diharapkan menghasilkan pemerintahan yang menjalankan HAM diutamakan oleh 67,5 persen.
Sebanyak 10,8 persen responden tidak mengutamakan isu ini, dan 21,7 persen responden lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Pemerintahan yang kuat
Dari kategori pemerintahan yang kuat, LSI merangkum definisi pemerintahan yang kuat menurut publik.
Pemerintahan yang kuat adalah jika presiden didukung oleh mayoritas DPR, pelaku bisnis atau dunia usaha dalam dan luar negeri, mampu mengendalikan aparat hukum dan keamanan serta didukung oleh mayoritas pemuka agama yang berpengaruh.
Baca juga: PDI-P: Pengumuman Cawapres Jokowi Tunggu Cuaca Cerah
Pada kategori cawapres ideal Jokowi agar kuat di Parlemen, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mendapat dukungan responden sebesar 35,7 persen.
Disusul Ketua Umum PKB 21,5 persen, Ketua Umum PPP Romahurmuziy 16 persen. Sementara gabungan tokoh lain sebesar 18,3 persen.
Responden yang tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 8,3 persen.
"Posisi tertinggi adalah Airlangga karena Golkar adalah salah satu partai besar, dukungan Golkar penting bagi stabilitas parlemen dan pemerintahan," papar Adjie.
Pada kategori cawapres ideal Jokowi agar bisa menumbuhkan ekonomi yang kuat, Menteri Keuangan Sri Mulyani unggul dengan dukungan sebesar 32,5 persen.
Disusul Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti 24,5 persen dan Pengusaha Chairul Tanjung 17 persen.
Sementara gabungan tokoh lainnya sebesar 18 persen. Responden yang tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 8 persen.
"Sementara dari sisi (cawapres) yang ideal agar kuat didukung aparat hukum dilihat dari data yang paling tinggi adalah Kapolri Tito Karnavian dengan elektabilitas 32,6 persen, Moeldoko di angka 29 persen dan Wiranto 25,7 persen, serta gabungan tokoh lain 7,1 persen," paparnya.
Pada kategori cawapres ideal Jokowi agar kuat didukung tokoh agama berpengaruh, Ketua Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin unggul sebesar 21 persen.
Disusul Mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin 17,2 persen, Gubernur NTB Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang 12,3 persen.
"Tentunya opini publik dan ahli berbeda. Mereka yang disurvei belum tentu sama dikalangan ahli sana," ujar dia.
Survei kuantitatif ini menggunakan metode multistage random sampling di 33 provinsi Indonesia.
Adapun margin of error survei plus minus 2,9 persen. Artinya, angka survei bisa berkurang atau bertambah sebanyak 2,9 persen.
Survei ini dibiayai secara mandiri oleh LSI Denny JA.
