Beda Sikap soal Capres, Koalisi Gerindra-PKS Bisa Pecah

Selasa, 10 Juli 2018 | 16:10 WIB
ARIF FIRMANSYAH Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman (keempat kanan) dan tokoh serta ulama PKS menghadiri acara puncak Milad ke-20 PKS di Sentul Internasional Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (13/5). Acara Puncak Milad ke-20 PKS yang dihadiri sedikitnya 50 ribu kader dan simpatisan dari berbagai daerah di Indonesia tersebut mengambil tema Ayo Lebih Baik untuk Indonesia Lebih Baik. ANTARA FOTO/Arif firmansyah/ama/18

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menyoroti merenggangnya hubungan antara Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut dia, merenggangnya hubungan kedua partai oposisi tersebut terlihat jelas dari perbedaan sikap soal posisi calon presiden yang akan diusung.

Partai Gerindra bersikukuh mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto.

Baca juga: PKS: Koalisi Lebih Setuju Usung Anies Jadi Capres

Sementara itu, PKS mulai membuka opsi untuk mengusung tokoh lain sebagai capres, misalnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Padahal, Gerindra dan PKS ini tidak terpisahkan, tapi akhir-akhir ini agak renggang Gerindra dan PKS. Gerindra lebih dekat ke Demokrat," kata Hendri dalam diskusi di Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Hendri menilai, bisa jadi Prabowo akan memilih Demokrat sebagai rekan koalisi utama.

Prabowo bisa menggandeng Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca juga: Gerindra: Kalau Ingin Calonkan Anies-Aher, Silakan Cari Parpol Pengusung

Menurut dia, Prabowo akan mendapatkan tambahan logistik lebih banyak dengan menggandeng AHY ketimbang calon dari PKS.

"Karena kita tahu Prabowo pasti mempertimbangkan logistik juga," kata Hendri.

Jika Prabowo lebih memilih menggandeng AHY, Hendri meyakini PKS pasti akan menarik diri dari koalisi dengan Gerindra.

Sebab, PKS tidak akan mendapatkan efek ekor jas (coat tail effect) apabila kadernya tidak menjadi capres/cawapres.

Baca juga: PAN: Jika Gerindra Sepakat Prabowo-Zulkifli Hasan, PKS Akan Ikut

Kendati demikian, menurut dia, PKS masih berpeluang membentuk poros ketiga berkoalisi dengan PAN dan PKB.

Namun, ia menilai, poros ketiga yang terdiri dari partai berbasis Islam ini belum pasti terbentuk.

Koalisi ini baru bisa terwujud dengan syarat PKB batal bergabung dengan koalisi Jokowi dan PAN tidak bergabung dengan koalisi Prabowo.

"Kalau tercipta, koalisi umat ini bisa juga menjadi ancaman bagi poros Jokowi-Prabowo," kata dia.



Penulis : Ihsanuddin
Editor : Sandro Gatra

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden