Kepada Prabowo, Sudrajat Laporkan Indikasi Kecurangan di Pilkada Jabar

Sabtu, 7 Juli 2018 | 19:55 WIB
KOMPAS.com/REZA JURNALISTON Calon Gubernur Jawa Barat Sudrajat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sudrajat mendatangi kediaman pribadi Prabowo di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu (7/7/2018) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jawa Barat, Sudrajat, bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sudrajat melaporkan dugaan kecurangan yang terjadi di Pilkada Jawa Barat 2018.

Mengenakan jas berwarna hitam dan celana bahan berwarna hitam, Sudrajat mendatangi kediaman pribadi Prabowo di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu (7/7/2018) sore.

Dalam pertemuan sekitar 1,5 jam tersebut, Sudrajat melaporkan dugaan kecurangan pilkada, salah satunya masalah daftar pemilih tetap (DPT).

Prabowo mengungkapkan, ada beberapa indikasi pelanggaran Pilkada Jawa Barat 2018.

"Untuk Jawa Barat juga demikian, langkah-langkah yang dilaporkan kepada saya bahwa indikasi penyimpangan, indikasi juga daftar pemilih yang tidak jelas. Ini sedang kita teliti semua," ujar Prabowo dalam keterangannya seusai pertemuan tersebut.

Selain itu, Sudrajat juga melaporkan adanya intervensi dari kalangan-kalangan tertentu yang tidak berjiwa demokratis.

"Yang kita sesalkan intervensi-intervensi tersebut dan kita juga akan meneliti langkah-langkah. Menurut real count kami, kami yang menang di Jawa Barat," tutur dia.

Baca juga: Soal Kemenangan Ridwan Kamil-Uu, Gerindra Tunggu Real Count KPU

Gerindra akan mengidentifikasi dan mengerahkan tim legal dan tim advokasi untuk mempelajari indikasi penyimpangan tersebut.

Prabowo akan mengambil sikap bila calon yang diajukan Gerindra dinyatakan kalah.

Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus tersebut menyatakan akan menghadapi indikasi-indikasi penyimpangan di Pilkada Jawa Barat tersebut dengan mengedepankan kesejukan, ketenangan, serta kelugasan.

"Kita juga tidak mau terus-menerus dipermainkan karena kita mewakili rakyat, pendukung kami sangat besar. Kami menangkap keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan," kata dia.

Ia menyebutkan bahwa indikasi penyimpangan di pilkada telah mengancam demokrasi serta kedaulatan rakyat.

Hal itu dianggap sangat merugikan bangsa dan konsensus membangun negara.

Prabowo mengimbau dan mengingatkan petugas-petugas di KPU untuk menjalankan tugasnya demi kepentingan rakyat.

"Karena itu, KPU bertanggung jawab atas pemilihan yang bersih dengan daftar pemilih yang benar," kata dia.

Di Pilkada Jabar 2018, Sudrajat berpasangan dengan Ahmad Syaikhu. Calon nomor urut 3 itu diusung oleh gabungan Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) Litbang Kompas dan sejumlah lembaga survei lain, perolehan suara keduanya berada di posisi kedua setelah Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden