Penjelasan Denny JA soal Lonjakan Suara Sudrajat-Syaikhu dan Sudirman-Ida

Senin, 2 Juli 2018 | 08:30 WIB
KOMPAS.com/Dendi Ramdhani Pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jawa Barat, Sudrajat-Ahmad Syaikhu dalam debat publik Pilgub Jabar terakhir, Jumat (22/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia Denny JA angkat bicara soal melonjaknya suara pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat dan Sudirman Said-Ida Fauziah dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah.

Dalam survei terakhir berbagai lembaga, termasuk LSI Denny JA, pasangan Sudrajat-Syaikhu hanya sekitar 8 persen. Semenetara dari data hitung cepat, perolehan suara pasangan yang diusung Partai Gerindra, PKS, dan PAN ini melonjak menjadi 28 persen.

Begitu juga dengan Sudirman-Ida dalam survei terakhir diprediksi hanya memperoleh 13 suara. Namun, suara pasangan yang diusung Partai Gerindra, PKS, PKB, dan PAN ini naik hingga menjadi 42 persen berdasarkan hasil hitung cepat.

Namun, Denny membantah anggapan adanya konspirasi lembaga survei yang sengaja membuat suara dua pasangan itu lebih kecil dari fakta yang sebenarnya.

"Tak ada konspirasi aneka lembaga survei itu untuk mengatur bersama berapa persentase masing masing kandidat dalam survei. Aneka lembaga survei itu bekerja secara independen," kata Denny JA dalam keterangan tertulis, Minggu (1/7/2018).

Baca juga: Meljitnya Suara Sudrajat-Ahmad Syaikhu di Pilkada Jabar Tidak Mengejutkan

Lalu, apa yang sebenarnya terjadi?

Denny menjelaskan, hasil survei sebenarnya hanyalah potret dukungan saat survei dilakukan saja. Hasil survei itu bukan prediksi apa yang akan terjadi beberapa hari kemudian di hari pencoblosan.

Namun, umumnya hasil survei paling akhir itu juga dijadikan prediksi hasil pemilu.

Denny mengatakan, untuk 80-90 persen kasus, jika survei itu dilakukan dengan benar dan hanya beberapa hari sebelum pencoblosan, sangat jarang terjadi perubahan signifikan di atas margin of error.

Namun, untuk pilkada di Jabar dan Jateng kali ini, memang terjadi lonjakan suara signifikan terhadap salah satu pasangan calon. Menurut Denny, hal itu terjadi karena kombinasi beberapa variabel ini.

Pertama, seminggu terakhir sebelum hari pencoblosan terjadi mobilisasi dukungan yang efektif untuk Sudrajat-Syaikhu di Jabar dan Sudirman-Ida di Jateng.

Gerakan seminggu terakhir ini tak lagi terpantau oleh survei LSI. Survei terakhir LSI di Jabar dan di Jateng mengambil data sebelum seminggu terakhir.

"Tentu survei tak bisa membaca apa yang belum terjadi," kata Denny.

Baca juga: Litbang Kompas: Kekuatan Pasangan Sudrajat-Syaikhu dan Sudirman-Ida Mengejutkan

Kedua, mobilisasi Sudrajat-Syaikhu di Jabar dan Sudirman-Ida di Jateng berhasil mengambil mayoritas telak pemilih yang masih mengambang. Untuk kasus Jabar, survei terakhir LSI Denny JA mencatat suara yang masih mengambang sebesar 39 persen.

Ini gabungan suara yang belum menentukan dan suara yang masih ragu.

Dalam survei terakhir itu, dukungan untuk Sudrajat-Syaikhu masih sekitar 8,2 persen. Enam hari kemudian, setelah publikasi survei, hasil hitung cepat menunjukkan suara Sudrajat-Syaikhu melonjak ke angka 28-29 persen.

"LSI Denny JA menyimpulkan, dalam mobilisasi seminggu terakhir, Asyik berhasil mengambil 20 persen dukungan dari 39 persen suara mengambang," kata dia.

Calon Gubernur Jateng Sudirman Said dan wakilnya Ida Fauziyah di Semarang, Rabu (20/6/2018)KOMPAS.com/NAZAR NURDIN Calon Gubernur Jateng Sudirman Said dan wakilnya Ida Fauziyah di Semarang, Rabu (20/6/2018)
Hal tidak jauh berbeda juga terjadi di Jawa Tengah. Sebanyak 33 persen suara masih mengambang saat survei terakhir dilakukan.

Enam hari setelah publikasi, Sudirman-Ida mendapat dukungan 41-42 persen warga Jateng berdasarkan hasil hitung cepat. Ada lonjakan sebesar 28-29 persen.

"LSI Denny JA menyimpulkan, mobilisasi seminggu terakhir dari Sudirman-Ida berhasil membujuk 28-29 persen dari 33 suara pemilih yang masih mengambang. Gerakan seminggu terakhir ini sangat efektif," kata dia.

Denny mengatakan, lonjakan suara Ahmad Syaikhu dan Sudirman-Ida ini sebenarnya tidak meleset terlalu jauh dari berbagai survei terakhir yang dilakukan.

Meski suara kedua pasangan meningkat, mereka nyatanya tidak berhasil memenangkan pilkada.

Di Jabar, Sudrajat-Syaikhu harus mengakui keunggulan pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Sementara di Jawa Tengah, suara Sudirman-Ida juga masih kalah dari petahana Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Taj Yasin.

Denny membandingkan dengan Pilpres Amerika Serikat 2016 lalu.

Menurut Denny, saat hari pemungutan suara, koran paling besar, berpengaruh, dan kredibel New York Times menampilkan berita prediksi hasil pemilu di mana Hillary terpilih menjadi presiden dengan suara 85 persen. Sementara kemungkinan Trump yang menjadi presiden hanya 15 persen.

Namun, publik Amerika tercengang dengan hasil sebaliknya yang justru menempatkan Trump di Gedung Putih.

Baca juga: PKS: #2019GantiPresiden Sukses Dongkrak Suara Sudrajat-Syaikhu

#2019GantiPresiden

Berkaca dari hasil Pilpres di Amerika Serikat itu, Denny menilai harusnya lonjakan suara Sudrajat-Syaikhu dan Sudirman-Ida adalah suatu yang wajar.

Namun, ia heran kenapa lonjakan ini dimobilisasi sedemikian rupa oleh pendukung kedua pasangan calon.

Denny JA pun menyoroti adanya kesamaan karakter antara pasangan Sudrajat-Syaikhu dan Sudirman-Ida. Kedua pasangan tersebut sama-sama diusung oleh parpol oposisi dan tidak akan mendukung Presiden Joko Widodo sebagai petahana di pemilu presiden 2019.

"Dua kandidat, Asyik di Jabar dan Sudirman-Ida di Jateng sangat tegas posisinya. Jika menang, mereka mengusung #2019GantiPresiden," kata Denny.

Baca juga: Sinyal Pilkada 2018 untuk Jokowi dan Pemilu 2019

Menurut Denny, sikap kedua pasangan ini membuat pilkada di Jabar dan Jateng terasa seperti pilpres. Akhirnya, lonjakan suara kedua pasangan ini yang tidak terpantau lembaga survei menjadi kontroversi dan perbincangan di publik.

"Pilkada memang sudah selesai. Namun, aura Pilpres 2019 semakin terasa," kata Denny.

"Melihat begitu panasnya perlawan di Jabar dan Jateng atas hasil quick count, juga mungkin atas hasil real count KPUD nanti, bersiaplah untuk pertarungan Pilpres 2019 yang akan sengit," tuturnya.

Kompas TV KPU pusat menyatakan tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada serentak tahun ini naik dibanding tahun lalu.



Penulis : Ihsanuddin
Editor : Bayu Galih

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden