Mahfud MD Usulkan Terobosan Baru Terkait Pemilihan Ketua MK

Senin, 2 April 2018 | 07:26 WIB
KOMPAS.com/ MOH NADLIR Mantan Ketua MK Mahfud MD Ketika Ditemui di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar pemilihan ketua untuk masa jabatan 2018 - 2021 dan menggantikan Arief Hidayat pada Senin (2/4/2018).

Pemilihan ketua baru MK akan dimulai sekitar pukul 08.30 WIB, melalui rapat pleno hakim (RPH) konstitusi yang dilakukan tertutup.

Mantan Ketua MK Mahfud MD berharap proses pemilihan tersebut dapat menjadi momentum untuk membuat MK semakin baik.

"Saya mencatat bahwa setelah MK jatuh ke titik nadir setelah ketua dan salah seorang hakimnya dipenjarakan karena kasus korupsi. Sekarang ini MK sudah mulai bangkit," ujar Mahfud melalui keterangan tertulis, Senin (2/4/2018).

"Kita tak bisa berbohong bahwa secara pelan tapi pasti Prof Arief Hidayat bisa mulai memulihkan kepercayaan publik terhadap MK, terlepas dari adanya masalah etika yang menerpanya. Tentu kita harus berterima kasih kepada Prof Arief," tutur Mahfud.

(Baca juga: 8 Hakim Konsitusi Berpeluang Jadi Ketua MK Gantikan Arief Hidayat)

Terkait proses pemilihan, Mahfud mengusulkan agar RPH membuat kesepakatan agar pimpinan MK yang akan mencalonkan diri sebagai ketua harus mengundurkan diri dari jabatan strukturalnya.

Dengan begitu, para calon yang berlaga benar-benar terlepas dari jabatan strukturalnya.

Misalnya, Wakil Ketua MK Anwar Usman diharuskan mundur dari jabatannya lebih dulu jika berniat maju dalam pencalonan ketua MK. Namun, jika tidak mencalonkan, Anwar bisa tetap menjabat hingga habis masa jabatannya.

Terobosan itu, kata Mahfud, bisa ditetapkan oleh RPH sebelum pemilihan ketua.

"Rasanya itu sangat fair. Saya usulkan ini sebagai terobosan baru dalam menata MK yang sudah mulai baik ini agar menjadi lebih baik lagi," kata Mahfud.

(Baca juga: MK Akan Gelar Pemilihan Ketua, Arief Hidayat Tak Bisa Dipilih Lagi)

Pemilihan ketua baru MK ini dilakukan setelah masa jabatan Arief sebagai hakim konsitusi berakhir dan dia dilantik kembali oleh Presiden Joko Widodo di Istana, Selasa (27/3/2018) kemarin.

Arief telah dua periode menjabat sebagai ketua MK sejak 2015. Terakhir, dia terpilih lagi sebagai ketua MK pada Juli 2017.

Pada RPH, Rabu (28/3/2018) lalu, seluruh hakim menyepakati Arief tidak lagi mempunyai hak untuk dipilih kembali menjadi ketua MK.

Kompas TV Presiden Jokowi memimpin upacara pembacaan sumpah jabatan Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi.



Editor : Bayu Galih

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden