Dewan Pengarah UKP-PIP dan Pimpinan MPR Bahas GBHN

Rabu, 14 Maret 2018 | 15:49 WIB
DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan

JAKARTA, KOMPAS.com - MPR bersama Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) membahas Garis-garis Besar Haluan Negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, dalam pertemuan itu, MPR dan Dewan Pengarah UKP-PIP kembali mendiskusikan haluan negara yang setelah Orde Baru tak lagi berlaku.

Menurut Zulkifli, baik MPR maupun UKP-PIP berpendapat, ada banyak hal yang menghambat pembangunan di Indonesia dengan ketiadaan haluan negara.

Baca juga : Theo L Sambuaga : GBHN Dapat Jadi Pedoman Pembangunan Nasional Jangka Panjang

Oleh karena itu, kedua lembaga membahas amandemen terbatas UUD 1945 mengenai haluan negara.

"Oleh karena itu diambil kesimpulan, perlukah atau pembangunan kita seperti apa sekarang. Bupati punya visi misi, gubernur, presiden punya visi misi, sambungannya tidak mudah. Ganti menteri, ganti kebijakan," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

"Ada yang perlu kembali, ada yang tadi akhirnya ketemu satu titik terang, perlunya amandemen terbatas, itu yang disepakati. Mengenai perlunya kami punya haluan negara. Itu nanti yang akan kami konsultasikan," lanjut dia.

Selain itu, Zul mengatakan, pertemuan dengan UKP-PIP juga membahas demokrasi di Indonesia yang kian mahal, khususnya saat pilkada.

Baca juga : Yudi Latif: GBHN Jangan Diarahkan ke Pemakzulan Presiden

Hal itu terlihat dari semakin banyaknya kepala daerah yang korupsi untuk mengumpulkan pundi-pundi dana kampanye.

"Kita belum punya jalan keluar bagaimana kandidat cari uang. Bagaimana kandidat cari uang yang sah," kata Zulkifli.

Saat ditanya mengapa pertemuan berlangsung tertutup, Zul mengatakan, karena ada kekhawatiran pembicaraan tadi tidak akan diberitakan secara keseluruhan.

"Kenapa ditutup tadi, ini kan diskusi, diskusi kan luas. Kami khawatir kalau terbuka diambil sebagian tidak nyambung. Diskusi kan panjang, ada kesimpulan. Kalau terbuka, diambil di awal, kesimpulannya bisa beda," lanjut Zul.

Kompas TV Sebulan terakhir, Joko Widodo bertemu dengan pimpinan partai dan tokoh nasional.



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden