Partai Nasdem menggelar konfrensi pers terkait kasus Bupati Lampung Tengah Mustafa, Jumat (16/2/2018). JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny Plate mengatakan, partainya merasa terbebani dalam memberikan dukungan politik pada Pilkada Lampung 2018.
Sebab, kader Partai Nasdem yang maju dalam Pilkada Lampung 2018, Bupati Lampung Tengah Mustafa, terjerat kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain Nasdem, Mustafa diusung PKS dan Partai Hanura.
Namun, Johnny menegaskan, bukan berarti Partai Nasdem mencabut dukungan terhadap Mustafa. Secara administratif, Partai Nasdem akan jalan terus mengikuti aturan KPU dan Undang-Undang Pilkada, untuk tidak mengalihkan dukungan setelah penetapan resmi.
"Pasti kami tidak akan mencabut (dukungan). Kalau mencabut, kami menabrak undang-undang," kata Johnny, di DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2018).
"Tapi meneruskannya, memperjuangkannya, memenangkannya, menabrak manifesto kami sendiri, menabrak standar moral kami. Secara administrasi akan kami jalankan terus, secara politik ini beban besar kalau diteruskan," ucap Johnny.
(Baca juga: Bupati Lampung Tengah Terjerat Korupsi, Nasdem Tak Beri Bantuan Hukum)
Johnny mengatakan, Partai Nasdem tidak ingin menerapkan standar ganda dalam kasus ini. Sebab, manifesto politik Nasdem adalah menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
"Apabila pemimpin sudah terjebak dalam tindakan yang dari persepsi publik melakukan kesalahan tindak pidana korupsi, yang tentu ini menabrak manifesto dalam kaitan moral politik. Itu kami tidak akan membiarkan," ujar Johnny.
Bupati Lampung Tengah dan Calon Gubenur Lampung Mustafa dengan rompi tahanan berbicara kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/2). Mustafa terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dan KPK mengamankan uang 1 milyar dan ditetapkan sebagai tersangka. Belum diketahui alternatif apa yang akan dipilih, apakah akan mendukung Ahmad Jazuli, cawagub yang mendampingi Mustafa pada Pilkada Lampung atau opsi lain.
Opsi apa pun yang diambil, menurut Johnny, itu merupakan konsekuensi dari aturan.
"Itu kan satu konsekuensi undang-undang, dari sisi norma formal undang-undang. Kami pasti berbicara mendiskusikan dengan koalisi, baik dengan PKS dan Hanura untuk mencari jalan terbaik untuk kepentingan rakayat Lampung," ujar Johnny.
Dia menegaskan, Partai Nasdem akan tetap mendukung proses Pilkada Lampung agar berjalan lancar.
"Dan kami harus memastikan Pilgub Lampung akan menghasilkan pemimpin yang kami cita-citakan dari calon yang ada," ujar dia.
