Toyota Crown generasi terbaru menjadi calon mobil dinas menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi). JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon tak mempersoalkan pengadaan mobil dinas baru untuk presiden, wakil presiden, dan para menteri periode 2019-2024.
Fadli meyakini pemerintah telah mempertimbangkan keputusan tersebut. Misalnya, terkait umur kendaraan yang melebihi 10 tahun ataupun pertimbangan mengenai tingginya biaya perawatan kendaraan yang lama.
"Ya tentu ada pertimbangan-pertimbangan ya. Kalau tidak salah mobil yang dipakai sekarang ini usianya sudah 9 atau 10 tahun," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
"Jadi kalau tidak salah harusnya pada periode yang lalu akan diganti," ujar dia.
Baca juga: PAN: Dulu Jokowi Tak Setuju Pengadaan Mobil Lembaga Tinggi Negara...
Fadli Zon pun enggan berkomentar lebih jauh saat ditanya mengenai besaran anggaran pengadaan mobil dinas baru yang mencapai Rp 147 miliar.
"Ya kalau angkanya saya enggak tahu ya, tetapi pastilah itu harusnya ada kalkulasi. Dan mestinya itu ada hitung-hitungannya, karena ini sudah lama," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Saat ditanya mengenai indikasi pemborosan anggaran, Fadli tampak kurang sepakat dengan pendapat itu.
Baca juga: Kemenkeu soal Mobil Dinas Baru Menteri: Tanya ke Setneg
Ia justru menyinggung soal besarnya anggaran yang disediakan pemerintah untuk menggelar pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia (IMF-World Bank Annual Meeting 2018) di Bali pada 8-14 Oktober 2018 lalu.
"Ya maksud saya masih ada barangnya, masih kelihatan. Dan mungkin masih bisa dipakai lima sampai sepuluh tahun yang akan datang," kata Fadli.
"Tapi kalau yang boros itu ya seperti waktu World Bank Meeting yang di bali, bulan Oktober 2018. Itu baru menurut saya pemborosan. Masa pertemuan begitu saja hampir Rp 1 triliun," tuturnya.
