Jokowi: Jatah Menteri untuk PDI-P Terbanyak, Itu Jaminan Saya

Kamis, 8 Agustus 2019 | 17:17 WIB
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan, PDI Perjuangan akan mendapatkan jatah kursi menteri paling banyak dalam Kabinet Kerja Jilid II periode 2019-2024.

"Yang jelas (kursi menteri untuk PDI-P) pasti yang terbanyak. Itu jaminan saya," kata Jokowi ketika berpidato di acara Kongres ke-V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019).

Pernyataan Jokowi disambut sorak sorai dan tepuk tangan peserta kongres.

Jokowi tidak merinci berapa jumlah kursi menteri yang akan ia percayakan pada kader partai berlambang banteng hitam moncong putih tersebut.

Baca juga: Di Kongres PDI-P, Presiden Jokowi Sapa Prabowo dengan Sebutan Sahabat

Namun, Jokowi berseloroh bahwa yang dimaksud mendapatkan kursi menteri terbanyak itu juga bisa didasarkan pada jatah kursi menteri kepada partai politik pengusungnya yang lain.

Artinya, apabila parpol pengusungnya yang lain mendapatkan jatah dua, maka jatah untuk PDI-P bisa jadi hanya empat. 

"Tadi Bu Mega kan menyampaikan ya, jangan empat (orang menteri) dong. Tapi kalau (partai) yang lain dua dan PDI-P empat kan sudah dua kali (lipat) juga," ujar Jokowi sembari tertawa.

Peserta kongres ikut tertawa sambil bertepuk tangan mendengar kelakar Jokowi itu.

Jawaban untuk Megawati

Pernyataan Jokowi itu merespons pidato Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebelumnya dalam panggung yang sama. 

Megawati menegaskan, jatah menteri untuk kadernya pada Kabinet Kerja Jilid II Joko Widodo-Ma'ruf Amin, harus banyak.

Awalnya, Megawati bercerita mengenai kekalahannya pada Pemilu 2014.

Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu terpilih menjadi Presiden RI menawarkan sekitar delapan kursi menteri untuk diisi kader PDI Perjuangan. Megawati dengan tegas menolaknya.

Baca juga: Di Kongres PDI-P, Prabowo Duduk Bareng Presiden Jokowi dan Megawati

Namun kini, lain cerita. PDI Perjuangan semenjak Pemilu 2014 hingga Pemilu 2019 berjaya. Apalagi salah satu kadernya telah dua kali menjabat sebagai Presiden RI.

"Kalau nanti (pemerintahan baru) Pak Jokowi, mesti ada menteri (untuk kader PDI-P). Mesti banyak," ujar Megawati dengan suara lantang.

Pernyataan Megawati itu disambut sorak sorai kader PDI-P yang hadir.

"Orang kita ini pemenang Pemilu dua kali. Betul tidak?" tanya Megawati.

"Betul," jawab para kader serempak.

Megawati menegaskan, bakal menolak apabila Jokowi hanya memberikan sedikit jatah kursi menterinya untuk diisi kader PDI-P.

"Jangan nanti (Jokowi mengatakan), Ibu Mega, saya kira karena PDI-P sudah banyak kemenangan, sudah di DPR, saya kasih (kursi menteri) empat. Emoh, tidak mau, tidak mau, tidak mau," ujar Megawati.

Pernyataan itu membangkitkan sorak sorai para kader. Mereka juga berteriak "tidak mau, tidak mau".

Baca juga: Kelakar Megawati ke Prabowo: Makanya Nanti Dekat-dekat dengan Saya

Megawati kemudian berkelakar, "memang begitu dong. Orang yang enggak dapat saja minta".

"Ini di dalam kongres partai Pak Presiden, saya minta, dengan hormat PDI-P akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri terbanyak. Sip," lanjut Megawati yang kembali disambut sorak sorai kader.

 

Kompas TV Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri secara khusus menyebut Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebelum memulai pidato politiknya dalam Kongres V PDI-P, Kamis (8/8/2019). Lantas Prabowo yang mengenakan batik lengan panjang segera berdiri. “Kan heboh ya media, padahal saya cuma tanya gini, Mas nanti mau enggak saya undang ke Kongres PDI-P. Kalau enggak mau, ya enggak apa-apa. Eh, ternyata beliau mau," katanya disambut riuh kader. #KongresPDIPerjuangan #Megawati #Prabowo



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden