Pertemuan Surya-Anies, Gertak Politik bagi Jokowi

Jumat, 26 Juli 2019 | 11:17 WIB
ANTARA FOTO/FAUZI LAMBOKA Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Rabu (24/7/2019). Kunjungan Anies Baswedan tersebut untuk menghadiri undangan makan siang dari Surya Paloh serta membicarakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Fauzi Lamboka/wpa/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam menilai, Partai Nasdem ingin meningkatkan daya tawar kepada presiden terpilih Joko Widodo melalui pendekatannya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Pertemuan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Gubernur DKI Jakarta kemarin bisa dilihat sebagai manuver Surya Paloh untuk menaikkan daya tawar politik Nasdem di hadapan Jokowi," ujar Arif saat berbincang dengan Kompas.com, Jumat (26/7/2019).

Seperti diketahui, lanjut Arif, Anies saat ini merupakan salah satu ikon oposisi. Sosok Anies merupakan representasi pendukung Prabowo Subianto, calon presiden penantang petahana pada Pilpres 2019.

Bahkan, Nasdem juga seringkali berseberangan dengan Anies di dalam kontestasi politik. Salah satunya pada hajatan Pilkada 2017 lalu.

Baca juga: Bertemu Surya Paloh, Anies Bilang Tak Bahas soal Pilpres 2024

Oleh sebab itu, pertemuan keduanya boleh dibilang membuat publik cukup terkejut.

Arief menambahkan, pertemuan Surya dengan Anies pun merupakan gertakan politik Nasdem kepada Jokowi supaya kepentingan politik partai tersebut dapat diakomodasi.

"Secara tidak langsung, pertemuan itu gertak politik pada Jokowi agar kepentingan politik Nasdem dapat terakomodasi dalam pemerintah Jokowi periode kedua. Artinya, jika Jokowi tidak mengakomodasi kepentingan Nasdem, masih ada pilihan politik lain yang dapat dijadikan alternatif untuk langkah politik selanjutnya sehingga akan menjadi pertimbangan Jokowi," kata Arif.

"Strategi Partai Nasdem ini cukup cerdik dalam menaikkan daya tawar politik," lanjut dia.

Sebelumnya, Surya Paloh menyebut bahwa dirinya siap mendukung Anies Baswedan jika berniat untuk maju dalam Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada 2024 mendatang.

Pernyataan Surya tersebut memang bukan sikap resmi partai. Saat memberikan pernyataan seusai pertemuan tertutup dengan Anies di DPP Partai Nasdem, Rabu (24/7/2019), Surya menegaskan kapasitasnya sebagai pribadi, bukan ketua umum partai.

Dalam sesi tanya jawab, wartawan bertanya mengenai saran apa saja yang diberikan Surya kepada Anies.

Surya tidak menjawabnya secara spesifik terkait saran yang diberikan. Ia menilai Anies memiliki potensi seorang pemimpin yang tidah hanya dibutuhkan oleh warga Jakarta, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia.

Wartawan pun meminta penegasan apakah pernyataan itu merupakan sinyal bahwa Surya Paloh akan memberikan dukungan jika Anies maju dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Tergantung Anies lah. Niatnya sudah pasti ada di situ. Semua niat-niat baik itu harus terjaga," kata Surya.

Baca juga: PKS Akan Berdialog dengan Anies Terkait Manuver Surya Paloh

Ia pun mengatakan, dukungan yang diperlukan seseorang untuk maju dalam pilpres tidak hanya berasal dari satu partai politik.

"Dukungan itu kan tidak bisa hanya datang daripada satu kelompok, termasuk satu institusi partai politik seperti Nasdem," ujar Surya.

"Kita harapkan dukungan para pihak untuk anak-anak bangsa ini yang memenuhi kapasitas dan kapabilitas memimpin negeri ini," tambahnya.

Kemudian wartawan meminta tanggapan Anies terkait pernyataan Anies tersebut.

Namun Anies hanya menjawab singkat dan tidak menegaskan sikapnya soal kemungkinan maju di Pilpres 2024.

"Saya masih jadi Gubernur Jakarta," tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

 

Kompas TV Dinamika koalisi partai politik pendukung presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo- Ma&#39;ruf Amin semakin dinamis. Hal ini seiring dengan rangkaian pertemuan para elite dalam 3 hari terakhir. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Kedua tokoh politik yang berseberangan dalam Pilpres 2019 itu bertemu sambil makan bersama. Pertemuan Megawati dengan Prabowo mencairkan ketegangan politik pasca-pilpres. Namun pertemuan tanpa dihadiri parpol koalisi lainnya memunculkan pertanyaan tentang kesolidan Koalisi Indonesia Kerja. Potensi masuknya Gerindra akan mengurangi jatah kursi menteri parpol pendukung Jokowi. Tanda-tanda dugaan tak harmonisnya internal Koalisi Indonesia Kerja juga terendus dari pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menerima kunjungan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Kantor DPP Partai Nasdem. Terjadi aksi dan reaksi dalam menyikapi pertemuan lintas kekuatan politik. Kondisi ini muncul tak lepas dari tarik menarik distribusi kekuasaan setelah terpilihnya Joko Widodo. Apakah pertemuan Megawati dan Prabowo mengancam keberadaan Partai Golkar sebagai parpol peraih suara terbanyak kedua di Koalisi Jokowi- Ma&#39;ruf? Dan apakah pertemuan itu juga membuat parpol-parpol lain di koalisi Jokowi mulai ikut-ikutan gerah? Satu hal lagi yang juga patut dipertanyakan apa ada kaitannya antara pertemuan itu dengan keputusan untuk membubarkan tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma&#39;ruf? Untuk membahasnya sudah hadir Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily kemudian Ketua DPP Partai Gerindra, Andy Rahmad Wijaya serta Direktur Center for Election and Political Party Universitas Indonesia, Reni Suwarso. Serta melalui sambungan satelit sudah ada Ketua DPP Partai Nasdem, Martin Manurung dan lewat <em>skype</em> sudah terhubung dengan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin. #KoalisiIndonesiaKerja #JokoWidodo



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden