Ketum Sebut PSI Tak Minta Jatah Menteri kepada Jokowi

Minggu, 14 Juli 2019 | 18:42 WIB
KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie memberi keterangan kepada wartawan sebelum acara Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Minggu (14/7/2019).

BOGOR, KOMPAS.com- Partai Solidaritas Indonesia sebagai salah satu partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengaku tidak meminta jatah menteri di kabinet periode 2019-2024 mendatang.

Ketua Umum PSI Grace Natalie menegaskan, partainya tidak memberikan syarat apapun ketika mendukung pencalonan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019.

"Kita dari awal mendukung Pak Jokowi tanpa memasang atau mematok harga. Dan ini sudah periode terakhir Pak Jokowi kan, jadi sampai hari ini pun PSI tidak pernah meminta-minta, merengek-rengek, apalagi maksa," kata Grace di Sentul, Bogor, Minggu (14/7/2019).

Baca juga: PSI Siap Fasilitasi Debat Terbuka Dua Cawagub DKI Jakarta

Grace menuturkan, PSI pun belum diajak membicarakan pos menteri oleh Jokowi. Ia mengatakan, partainya juga tidak menyodorkan nama-nama kadernya untuk duduk di kursi kabinet.

"Belum sampai sedetail itu, jadi kita tidak pernah menyodor-nyodorkan, maksa apalagi. Jadi kita belum ada pembicaraan sedetil itu," ujar Grace.

Grace menegaskan, partainya menyerahkan susunan kabinet sepenuhnya kepada Jokowi. Menurut Grace, hanya Jokowi yang mengetahui kriteria menteri yang cocok duduk di kursi kabinet kelak.

"Kami percaya Pak Jokowi tahu persis apa yang dia butuhkan, orang-orang seperti apa, berapa persen yang profesional, berapa persen dari partai, seperti apa kriterianya," kata Grace.

Baca juga: Ketua DPW PSI Laporkan Akun Facebook Pendukung BTP atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Diberitakan sebelumnya, presiden terpilih Joko Widodo mengaku sudah mengantongi nama-nama yang akan mengisi kabinet di pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin.

"Sudah, sudah," kata Jokowi saat ditanya wartawan di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Menurut Jokowi, kabinet baru nantinya akan turut mengakomodasi nama-nama yang disodorkan partai politik pengusung. Ia sudah mempersilakan parpol untuk mengusulkan sebanyak-banyaknya nama calon menteri.

Kompas TV Dalang kerusuhan terus didalami polisi untuk selanjutnya diungkap, namun dibalik itu ada yang meminta agar Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga ikut bertangung jawab atas adanya aksi itu salah satunya Partai Solidaritas Indonesia PSI mengapa? KompasTV akan mengulasnya bersama juru bicara PSI Andy Budiman dan juru bicara BPN Bidang Hukum Sahroni. #PSI #PrabowoSubianto #SandiagaUno



Penulis : Ardito Ramadhan
Editor : Krisiandi

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden