Pansel Sebut Tak Masalah Anggota TNI Daftar Seleksi Capim KPK, asalkan...

Selasa, 9 Juli 2019 | 11:49 WIB
KOMPAS.com/Haryantipuspasari Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih di Hotel Morrisey, Jakarta, Rabu (3/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yenti Garnasih membenarkan ada satu anggota TNI yang mendaftar dalam seleksi.

Saat ditanya apakah yang bersangkutan ialah Marsekal Muda TNI Dwi Fajariyanto, ia mengaku lupa. Namun, ia memastikan anggota TNI berhak mendaftar sebab tak melanggar peraturan perundang-undangan.

"Undang-undang menyatakan begitu (boleh)," ujar Yenti saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (8/7/2019).

Baca juga: Tak Ada Larangan, Menhan Dukung Anggota TNI Maju Jadi Capim KPK

Ia menambahkan, selama anggota TNI tersebut telah menempuh pendidikan sarjana hukum dengan riwayat pekerjaan 15 tahun di bidang hukum, ekonomi, keuangan, dan perbankan, maka ia diperbolehkan mendaftar.

Hal tersebut juga termaktub dalam Pasal 43 ayat 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

"Iya komisioner terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Pemerintah termasuk TNI, yang lalu juga ada dari POM (Polisi Militer). Aturannya dari Pasal 43 ayat (3 ) UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor dan Penjelasan umum UU KPK Tahun 2002," lanjut dia.

Baca juga: Total 11 Perwira Polri Daftar Capim KPK

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mendukung langkah Staf Khusus KSAU Marsekal Muda TNI Dwi Fajariyanto yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK periode 2019-2023.

"Itu kan enggak ada larangan. Kalau tidak ada larangan, boleh-boleh saja. Kecuali tidak boleh maka tidak boleh," kata Menhan Ryamizard usai menjadi pembicara kunci dalam Indonesia International Defense Science Seminar (IIDS) 2019 di Jakarta, Senin (8/7/2019), dikutip dari Antara.

Baca juga: KASN Harap Pansel Cermat Melihat Independensi Capim KPK

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini menegaskan bahwa selama tidak ada larangan dari aturan yang berlaku, prajurit TNI dipersilakan mendaftar dalam seleksi capim KPK.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna sebelumnya telah menyatakan dukungan atas langkah Marsekal Muda TNI Dwi Fajariyanto mendaftar seleksi capim KPK periode 2019-2023.

Yuyu pun memastikan langkah tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, baik di internal TNI maupun aturan KPK.

Kompas TV Tugas berat pemberantasan korupsi yang terus meningkat jadi tantangan di tengah tahapan seleksi Calon Pimpinan KPK saat ini. Tiga komisioner aktif KPK diantaranya Laode Syarief, Basariah Pandjaitan dan Alexander Marwata masuk diantara 348 pendaftar. Ada pula nama perwira tinggi aktif di kepolisian termasuk mantan Kabareskrim dan Kepala BNN Anang Iskandar. Anggota Pansel KPK Hendardi menegaskan tidak memberikan perlakuan khusus bagi pendaftar berlatar belakang Komisioner dan Perwira Polri aktif.



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden