Ketum Golkar: Koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin Berlanjut

Sabtu, 15 Juni 2019 | 08:14 WIB
KOMPAS.com/Haryantipuspasari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019)

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto optimistis jika koalisi pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 solid.

“Koalisi ini akan lanjut sampai 2024,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor DPD Partai Golkar Jawa Barat Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Jumat (14/6/2019).

Airlangga menambahkan, mempertahankan koalisi yang ada saat ini sangat dibutuhkan agar bisa mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Karena koalisi ditentukan untuk parlemen yang stabil,” ucapnya.

Baca juga: Banyak PR Belum Selesai, Airlangga Hartarto Siap Kembali Jadi Ketua Umum Golkar

Airlangga mengatakan, koalisi yang telah terbentuk sebelum Pilpres ini wajib dipertahankan.

“Untuk pertamakalinya koalisi dibentuk sebelum pilpres, biasanya kan dari beberapa pemilu (sebelumnya), koalisi dibentuk setelah pilpres. Tapi ini koalisi dibentuk sebelum pilpres, maka tentunya koalisi ini akan baik,” jelasnya.

Ditanya soal kemungkinan ada partai politik pendukung Prabowo-Sandiaga yang ingin bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf, Airlangga mengatakan Golkar akan menyambut dengan baik meski dengan catatan.

“Politik itu cair, tapi tentu ada term dan condition,” akunya.

Baca juga: Senior Demokrat: Koalisi Akan Bubar pada Akhirnya...

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik meminta Jokowi dan Prabowo untuk membubarkan koalisi yang dibentuk dalam rangka Pilpres. 

Rachland melalui akun Twitter pribadinya, berpendapat perlu ada upaya untuk tensi politik di tengah masyarakat pasca-Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Kompas TV Wakil sekjen PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menyatakan tidak ada yang salah dengan sistem koalisi politik di Indonesia yang berbeda antara sebelum pilpres dan sesudah hasil pilpres.<br /> <br /> Basarah mencontohkan pada pilpres 2014 Golkar, PAN dan PPP yang mengusung Prabowo-Hatta Rajasa pindah koalisi masuk pemerintahan Jokowi-JK.



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden