Sinyal-sinyal Partai Demokrat kepada Koalisi Prabowo, Akankah Berlanjut?

Rabu, 12 Juni 2019 | 14:01 WIB
Abror Rizky/Fotografer SBY Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie berpendapat bahwa Partai Demokrat saat ini mulai memberikan sinyal akan keluar dari koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu, menurut Jerry, dapat dilihat dari usul pembubaran koalisi yang sempat dilontarkan oleh Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik.

"Usul bubarkan koalisi bagian komunikasi politik Demokrat saja. Bagi mereka tidak masalah putus hubungan koalisi," ujar Jerry saat dihubungi, Rabu (12/6/2019).

"Ini ada sinyal politik Demokrat akan merapat ke Jokowi, jadi otomatis ini mereka mendukung pemerintah," ucapnya.

Baca juga: Syarief Hasan: Jika Ada Chemistry, Tak Tutup Kemungkinan Demokrat Gabung Koalisi Jokowi

Jerry menilai sejak awal Partai Demokrat terlihat tidak sepenuh hati mendukung pasangan Prabowo Sandiaga. Selama masa kampanye Demokrat dianggap kurang berperan dalam mendulang suara bagi pasangan capres-cawapres nomor urut 02.

Ia menduga Demokrat kecewa karena Prabowo tidak memilih Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presiden.

"Memang Demokrat masih ada sakit hati saat Agus Yudhoyono tak bertandem dengan Prabowo. Semua berubah jika bukan Sandiaga Uno tandem Prabowo, melainkan AHY," kata dia.

Menurut Jerry, sejak awal partai pimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menerapkan gaya politik "dua kaki".

Baca juga: Momen Lebaran, Megawati dan Anaknya Swafoto Bareng Dua Putra SBY

Demokrat dapat dengan mudah bermanuver setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara pilpres.

"Dengan melihat real count maka Demokrat dengan gerak cepat berbalik arah. Berbeda kalau Prabowo menang maka Demokrat akan tetap di koalisi Prabowo. Memang sejak awal SBY mau cari politik safety (aman)," ucap Jerry.

Faktor lain yang patut diperhatikan, lanjut Jerry, adalah beberapa momen politik yang terjadi belakangan ini.

Momen pertemuan AHY dengan Presiden Jokowi dan kehadiran Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat pemakaman almarhumah Ani Yudhoyono di TMP Kalibata, Jakarta, tidak dapat dilepaskan dari sinyal positif kubu pemerintah membuka pintu bagi Demokrat.

Baca juga: BPN Prabowo-Sandiaga Minta Demokrat Jangan Bikin Gaduh

"Memang dari lalu Demokrat inginnya bergabung dengan koalosi Jokowi-Ma'ruf tapi ada kendala hingga mereka tak sepenuh hati gabung Prabowo-Sandi," ujar Jerry.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, tidak menutup kemungkinan Demokrat bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin nantinya.

Namun, hal itu tetap bergantung pada sikap politik partai serta kecocokan dengan partai-partai koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Tergantung apakah Partai Demokrat menentukan sikap kemudian ada respons dari temen-temen koalisi 01. Kalau ada chemistry-nya, bisa cocok, tidak tertutup kemungkinan kita gabung," kata Syarief saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Syarief mengatakan, sikap politik Partai Demokrat akan ditentukan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019.


Editor : Sabrina Asril

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden