Soal Koalisi Jokowi-Ma'ruf, Airlangga Sebut yang Penting Parlemennya Kuat

Rabu, 12 Juni 2019 | 11:42 WIB
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengahadiri acara doa bersama yang digelar keluarga Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)di pendopo kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (3/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua  Umum  Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, pada dasarnya partai politik koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin terbuka atas bergabungnya partai politik lainnya. 

Airlangga menekankan, fokus utama dari unsur pendukung Jokowi-Ma'ruf adalah bagaimana menciptakan kekuatan yang mayoritas di parlemen. 

"Yang paling penting kalau dilihat secara politik adalah di parlemen ya. Konfigurasi (koalisi) politik harus mendorong parlemen yang kuat," ujar Airlangga saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Baca juga: Waketum Sebut Demokrat Tetap Berada di Koalisi Prabowo Sampai Putusan MK

Artinya, partai politik yang memiliki kursi signifikan di parlemen ini dapat diterima dengan baik di koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf demi menggolkan program-program yang direncanakan. 

Tidak menjadi soal  meskipun "teman baru" ini  belum mempunyai chemistry dengan parpol yang sudah bergabung sebelumnya. Menurut dia, mendapatkan chemistry satu sama lain hanya persoalan waktu. 

Meski demikian, Airlangga menegaskan bahwa saat ini belum ada perbincangan formal mengenai rencana masuknya partai politik yang sebelumnya berada di oposisi ke koalisi pendukung pemerintahan. 

Baca juga: Sekjen: PAN Konsisten Ada di Koalisi Pendukung 02!

Ia sekaligus menegaskan, perubahan konfigurasi koalisi di kubu Jokowi-Ma'ruf pasti akan dibincangkan dengan seluruh partai politik anggota koalisi. Berbeda dengan formasi kabinet yang merupakan wewenang Presiden sepenuhnya. 

"(Formasi kabinet) nanti tunggu Presiden. Kalau pembahasan soal koalisi, dibahas dengan anggota koalisi lainnya," lanjut Airlangga.

Kompas TV Partai Demokrat, melalui wasekjennya Rachland Nashidik, sempat mengusulkan adanya pembubaran koalisi partai. Menurut Demokrat, pembubaran ini untuk menghindari benturan di masyarakat.<br /> <br /> Anggota majelis tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua, menyebut pembubaran partai koalisi masih sebatas usulan. Max menilai usulan pembubaran partai tak lain untuk menghindari benturan sosial di masyarakat.<br /> <br /> Menurut Max, pembubaran dapat terjadi jika dilakukan kedua pihak, bukan hanya sepihak. #Demokrat #RachlandNashidik #MaxSopacua



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden