Ruhut Nilai Gugatan Prabowo di MK Mudah Dipatahkan

Rabu, 29 Mei 2019 | 15:10 WIB
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Anggota Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Maruf Amin (TKN) Ruhut Sitompul saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ruhut Sitompul menilai tidak perlu pengacara hebat untuk melawan gugatan yang diajukan pihak Prabowo-Sandiaga di Mahkamah Konstitusi.

Menurut dia, lulusan sekolah hukum yang baru tamat dan baru mendapatkan lisensi bisa menang dengan mudah.

"Kalau saya (petinggi) TKN, saya kasih pengacaranya ke anak-anak yang baru tamat yang baru dapat license. Bisa menang kok, begitu mudah dipatahkan," ujar Ruhut ketika dihubungi, Rabu (29/5/2019).

Baca juga: PSI: Pernyataan Bambang Widjojanto Mendelegitimasi MK

Ruhut mengatakan, dia sudah menjadi pengacara DPR selama 10 tahun. MK sudah menjadi mitra kerjanya selama di DPR sehingga dia tahu betul proses peradilan di sana.

Dengan membaca isi gugatan Prabowo-Sandiaga, Ruhut tahu hal itu akan mudah dipatahkan. Misalnya, terkait tuduhan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam gugatan itu.

Ruhut mengatakan MK akan sulit membahas itu karena Badan Pengawas Pemilu sebelumnya sudah menolak.

"Jadi otomatis sudah tidak bisa dibicarakan lagi di MK," kata dia.

Baca juga: KPU Siap Jalankan Apa Pun Putusan MK

Ruhut pun berharap MK bisa bertindak berani. Jika gugatannya dianggap tidak memenuhi ketentuan, harus berani ditolak. Dia yakin keputusan MK tidak bisa dipengaruhi oleh tekanan berbagai pihak.

Sebelumnya, Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno secara resmi telah mendaftarkan gugatan sengketa hasil pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (24/5/2019) pukul 22.44 WIB.

Mereka mendaftarkan gugatannya sekitar 01.21 jam sebelum pendaftaran ditutup. Dalam gugatannya, pihak Prabowo-Sandiaga menyebut ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilu 2019.

Kompas TV Pernyataan Bambang Widjojanto, menyebut Mahkamah Konstitusi, sebagai mahkamah kalkulator, menuai kritikan banyak pihak. Siapa pun itu, baik individu, organisasi, partai, dan peserta Pemilu, diharapkan untuk tidak mendelegitimasi lembaga milik negara ini. Sebagai warga negara yang baik, kita pun, harus menjaga lembaga negara.



Penulis : Jessi Carina

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden