Relawan Jokowi-Ma'ruf Serukan Rekonsiliasi Nasional

Rabu, 22 Mei 2019 | 20:10 WIB
KOMPAS.com/ACHMAD FAIZAL Kelompok Gerakan Koalisi Penegak Konstitusi dan NKRI serukan Islah Nasional, Rabu (22/5/2019)

SURABAYA, KOMPAS.com - Ksatria Airlangga, kelompok relawan Jokowi-Ma'ruf Amin Surabaya menyerukan upaya rekonsiliasi nasional pasca Pemilu 2019. Rekonsiliasi dianggap akan berlaku efektif jika diawali dari daerah.

Tugas mengawal upaya rekonsiliasi kata dia, wajib bagi semua relawan Jokowi-Ma'ruf Amin di semua daerah setelah tugas utama yakni mengawal kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kami sebagai relawan merasa memiliki tanggung jawab moral untuk merajut kembali hubungan sosial yang retak sebagai akibat gesekan politik selama proses pemilu berlangsung," kata Koordinator Ksatria Airlangga Teguh Prihandoko, Rabu (22/5/2019).

Baca juga: Wali Kota Magelang Pastikan Tidak Ada Warga dan ASN yang Ikut Aksi 22 Mei

Menurutnya, meski ada sebagian kubu Prabowo-Sandi yang masih belum bisa menerima keputusan KPU tentang hasil Pemilu 2019, bukanlah suatu halangan untuk melakukan rekonsiliasi.

"Karena itulah kami sarankan rekonsiliasi baiknya dimulai dari level paling kecil di daerah," ujarnya.

Di Jawa Timur, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin mengalahkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan selisih 7,7 juta suara, dalam Pilpres 2019.

Baca juga: Tak Terkait Aksi 22 Mei, Mapolsek di Papua Dibakar Massa

Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin berhasil meraup 16.231.668 suara atau 65,7 persen. Sedangkan paslon Prabowo-Sandi hanya mendapat 8.441.247 dengan persentase 34,3 persen.

Jokowi-Ma'ruf Amin tercatat menang di 32 daerah dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, sementara Prabowo-Sandi menang di enam daerah, yakni Bondowoso, Situbondo, Pacitan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

Narasi Post Truth

Terpisah, kelompok Gerakan Koalisi Penegak Konstitusi dan NKRI mencurigai adanya narasi post truth yang dimainkan pihak tertentu untuk mempengaruhi hasil Pilpres 2019.

"Narasi post truth adalah klaim kebenaran berdasarkan emosi dan keyakinan subyektif. Bukan berdasarkan fakta obyektif yang lantas menyerang lembaga yang memiliki kewenangan seperti KPU dan Bawaslu," kata Koordinator Gerakan Koalisi Penegak Konstitusi dan NKRI, Benny Kanggur.

Baca juga: Jangan Ikut Aksi 22 Mei, Mahasiswa Bukan Alat Kepentingan Politik

Kata Benny, post truth adalah kejahatan yang terstruktur yang jika dibiarkan, akan mengalahkan kebaikan yang terstruktur.

"Narasi post ruth harus dilawan agar masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang," tambahnya.

Pihaknya juga mengajak kedua belah pihak yakni pihak Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf Amin untuk melakukan Islah Nasional demi terciptanya stabilitas dan persatuan nasional.

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden