Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (26/4/2019), bersama sejumlah pimpinan organisasi buruh di Indonesia. JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dan para pimpinan organisasi buruh sepakat melangsungkan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2019, dengan damai.
Kesepakatan itu dibahas ketika Presiden Jokowi bertemu tujuh pimpinan organisasi buruh di Indonesia, Jumat (26/4/2019) pagi.
"May Day, yang minggu depan akan dilaksanakan, semuanya sepakat bahwa peringatan hari buruh akan dilaksanakan dengan cara-cara kegiatan-kegiatan yang baik, yang memberikan ketenangan dan damai," ujar Presiden Jokowi, seusai pertemuan.
"Sehingga kita harapkan, rakyat juga ikut merasakan kegembiraan dalam rangka merayakan hari buruh, minggu depan," lanjut dia.
Baca juga: Jokowi Bertemu Pimpinan Organisasi Buruh, dari Andi Gani hingga Said Iqbal
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSBSI) Andi Ghani Nena Wea menegaskan hal senada. Dia mengatakan, seperti pada hari buruh di tahun-tahun sebelumnya, para buruh akan merayakannya dengan atraksi kebudayaan.
Andi menambahkan, ia sebagai Komisaris Utama PP telah mengundang Presiden Jokowi untuk meninjau proyek pembangunan permukiman buruh di wilayah Tangerang Selatan.
"Presiden berencana meninjau Progres pembangunan Pemukiman Buruh yang dibangun BUMN PT PP di Kawasan Tangerang Selatan," ujar Andi.
Pertemuan Presiden Jokowi dengan para pimpinan organisasi buruh digelar di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, sebelum menunaikan salat Jumat.
Baca juga: Pemkab Kulon Progo Ajak Para Buruh Rayakan May Day dengan Ikut Bedah Rumah
Selain Andi Ghani, pimpinan organisasi buruh yang hadir, yakni Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Syaiful, Presiden Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) Muchtar Guntur dan Ketua DPD KSPSI DKI Jakarta William Yani.
Turut mendampingi Presiden Jokowi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri.
