Buruh merayakan hari buruh internasional atau May Day dengan berunjuk rasa di sekitar Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/5/2018). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk menurunkan harga beras, listrik, BBM, membangun ketahanan pangan dan ketahanan energi, menolak upah murah, mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, dan merealisasikan 84 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta menolak tenaga kerja asing. KULON PROGO, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak buruh merayakan Hari Buruh pada 1 Mei dengan cara lebih santun.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulon Progo, Eko Wisnu Wardhana mengatakan, pihaknya akan mengajak para buruh untuk memperingati "May Day" dengan menggelar bedah rumah tidak layak huni milik sesama buruh maupun keluarga mereka.
"Kita menggebrak tradisi May Day dengan kearifan lokal. Kita menyelenggarakan lewat bedah rumah," kata Eko dalam keterangan pers di Kantor Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Senin (22/4/2019).
Baca juga: Menaker Hanif : May Day, Momentum Kebersamaan Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah
Eko mengatakan, rencananya para panitia dan buruh akan membedah empat rumah, yakni dua rumah di Kecamatan Sentolo dan dua rumah lagi di Kokap.
Tiga perusahaan dilibatkan dalam bedah rumah ini, yakni Toserba Sido Agung dua unit, PT Shung Chang dan PDAM Tirta Binangun masing-masing satu unit.
Tak hanya bedah rumah, Pemkab Kulon Progo juga menggelar kegiatan lain seperti donor darah, pameran bursa kerja, pameran magang kerja, pemberian penghargaan pada karyawan terbaik, hingga jalan santai.
Baca juga: May Day di Ungaran, Ribuan Buruh Ikuti Jalan Sehat Berhadiah Mobil
Puncaknya adalah melaksanakan bedah rumah. Semua berlangsung dari 24-28 April 2019.
May Day di Kulon Progo memang kerap tidak hingar bingar. Eko mengungkapkan, hal ini terkait tingkat kesejahteraan buruh Kulon Progo yang sudah sesuai standar dengan pendapatan setara upah minimum kabupaten (UMK) yaitu Rp1.613.200.
Selain itu, pendampingan pemerintah melalui dinas ketenagakerjaan diklaim terbilang cukup baik.
"Kami juga terus memantau perusahaan yang kesulitan membayar karyawan dan hak-haknya," kata Eko.
