Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi saat diwawancara beberapa waktu silam. MAKASSAR, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel Laode Arumahi mengungkapkan, pihaknya bakal terus melakukan patroli pengawasan selama masa tenang Pemilu 2019 untuk menghentikan seluruh bentuk kampanye maupun politik uang.
Patroli tersebut melibatkan 26.000 mulai dari petugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), pengawas tingkat kelurahan dan kecamatan, serta komisioner Bawaslu yang tersebar di 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Baca juga: Dilarang Panglima, KPU Tak Dirikan TPS di Kompleks dan Asrama TNI
"Jadi, kami ajak semua peserta pemilu, pemilih, supaya kita sama-sama jalan untuk mencegah politik uang. Karena masa tenang itu seringkali disalahgunakan," kata Laode Arumahi, Senin (15/4/2019).
Ia mengatakan, segala bentuk kecurangan yang terjadi harus terus diwaspadai. Selain patroli, di masa tenang ini pihaknya juga memastikan semua alat peraga kampanye telah diturunkan.
Selain itu, Bawaslu Sulsel juga intens memantau distribusi logistik Pemilu agar hari pencoblosan, tidak ada lagi kendala telatnya distribusi.
"Kami sudah ingatkan KPU supaya segera mempercepat, lakukan langkah-langkah darurat apabila itu dianggap bisa bermasalah pada hari H," ujar dia.
Arumahi mengingatkan kepada jajarannya untuk tidak terjebak pada peta kerawanan pemilu yang menandai zona merah atau berpotensi terjadi kecurangan.
Baca juga: 1.822 Linmas Disiapkan KPU Mimika Jaga 911 TPS
Menurutnya, semua wilayah di Sulawesi Selatan berpotensi sama besar masuk sebagai zona merah kerawanan. Untuk itu, ia mengajak masyarakat agar ikut terlibat bersama dalam mengawal pelaksanaan pemilu hingga puncak pencoblosan 17 April 2019 mendatang.
"Di masa tenang ini kami berikan masyarakat kesempatan untuk merenungkan pilihannya, sehingga pada hari H mereka dapat menyalurkan hak suaranya secara cerdas," ujar dia.
