Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2019). JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon curiga pihak Joko Widodo-Ma'ruf Amin membayar sejumlah lembaga survei.
Awalnya, dia mengatakan survei dari lembaga Puskaptis sesuai dengan survei internal BPN Prabowo-Sandiaga. Pada survei Puskaptis, elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf 45,37 persen sementara Prabowo-Sandiaga 47,59 persen.
Fadli kemudian diminta pendapat mengenai survei tersebut yang berbeda dengan survei kebanyakan.
"Karena kan mayoritas survei itu mungkin dibayar oleh paslon 01, menjadi tim kampanye paslon 01 itu. seolah-olah independen," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/4/2019).
Fadli mengaku sejak dulu kerap menantang lembaga survei untuk mengumumkan penyokong dananya. Terlebih lagi jika lembaga survei tersebut juga menyediakan jasa sebagai konsultan politik.
Lembaga yang seperti itu dinilai berpotensi menggunakan survei sebagai propaganda.
Baca juga: Survei Voxpol: Jokowi-Maruf 48,8 Persen, Prabowo-Sandiaga 43,3 Persen
"Sebisa mungkin mereka mencari cara untuk menjadikan hasil survei itu sebagai alat propaganda," kata dia.
Ketidakpercayaan Fadli terhadap lembaga survei semakin menjadi setelah Pilkada DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Menurut dia pada saat itu lembaga survei meleset jauh dari hasil penghitungan akhir.
