Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Depok, Jaka susanto di Balai Kota Depok, Jumat (21/12/2018). DEPOK, KOMPAS.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok mencatat ada 12 Warga Negara Asing (WNA) di Depok yang memiliki e-KTP pada 2019. WNA yang memiliki e-KTP didominasi oleh mahasiswa.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi Identitas Disdukcapil Depok Jaka Susanto.
“Tahun 2018 sedikit, tidak sampai ratusan kok. Kalau tahun 2019, ada 12 yang sudah punya,” ucap Jaka saat dihubungi, Rabu (27/2/2019).
Ia mengatakan, dari 12 WNA yang mengajukan pembuatan e-KTP, paling banyak yang mengajukan pada tahun 2019 ini adalah warga negara Korea.
“Korea yang paling banyak (mengajukan e-KTP), mayoritas memang mahasiswa dan tinggal di apartemen,” ucapnya.
Baca juga: Ini Perbedaan e-KTP WNI dan WNA
Jaka mengatakan, WNA yang mengajukan e-KTP harus memiliki izin tinggal dari Imigrasi lebih dari lima tahun.
“Intinya dia memiliki izin tinggal dari Imigrasi baik itu izin tinggal kerja, belajar. Batas waktunya sesuai dengan data izin tinggal dari Imigrasi,” ucapnya.
Menurutnya, e-KTP yang dimiliki WNA sama bentuknya dengan e-KTP pada umumnya. Hanya saja, format isinya yang agak sedikit berbeda.
“Bentuknya sama, blankonya sama juga hanya isinya memang yang aga berbeda. Bedanya kalau di e-KTP milik WNA ada masa berlakunya dan ada warga negara apa,” ucapnya.
Ia menegaskan, e-KTP tidak dapat digunakan untuk pemilihan umum (pemilu).
“Ya tidak dapat digunakan untuk pemilu, itu hanya untuk keperluan identitas WNA selama tinggal di sini aja kok,” ucapnya.
Baca juga: Kemendagri Tak Menutup Kemungkinan Perubahan Format E-KTP untuk WNA
Adapun, kewajiban WNA memiliki e-KTP diatur Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Pasal 63 Ayat 1 menjelaskan bahwa orang asing yang wajib memiliki e-KTP adalah yang berusia 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin dan memiliki Itap.
Prosedur dan syarat kepengurusan diatur secara ketat mengacu pada sejumlah instrumen hukum. Beberapa di antaranya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2015.
