Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto saat tiba di lokasi debat pertama Pilpres 2019, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menyindir calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengenai skandal Paradise Papers dan Panama Papers.
Sindiran ini untuk menanggapi pernyataan Prabowo yang menyebut terjadi kebocoran anggaran sebesar 25 persen di Indonesia.
"Pertanyaannya, ke manakah anggaran yang bocor itu dilarikan? Ada berbagai modus untuk menyembunyikan dana haram tersebut, salah satunya dengan menyimpannya di negara-negara yang menjanjikan tax haven atau suaka pajak," kata Ace melalui keterangan tertulis, Kamis (7/2/2019).
Ace pun menyinggung kerja sama Indonesia dan Swiss terkait pelacakan, perampasan, dan pengembalian aset WNI hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily saat ditemui di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat, Rabu (7/3/2018).Dokumen tersebut berisi nama-nama tokoh yang memiliki perusahaan cangkang di negara suaka pajak untuk menghindari pajak.
Ace mengatakan, nama Prabowo dan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno justru ada dalam dokumem tersebut.
Baca juga: Prabowo Sebut 25 Persen Anggaran Negara Bocor, Kemenkeu Persilakan Lapor ke Penegak Hukum
"Panama Papers terkait firma hukum Mossack Fonseca di Panama, yang melibatkan nama-nama besar termasuk disebut-sebut nama Sandiaga Uno," ujar Ace.
"Adapun Paradise Papers bersumber dari firma hukum Appleby di Bahama yang juga di dalamnya disebut-sebut nama Prabowo Subianto. Modus dan motif keduanya hampir sama," tambah Ace.
Ace pun melihat kontradiksi dalam pidato Prabowo yang menuding kebocoran anggaran. Menurut politisi Partai Golkar ini, di saat Indonesia disebut mengalami kebocoran anggaran sebesar 25 persen, Prabowo dan Sandiaga justru diduga menghindari pajak dengan menyimpan asetnya di negara suaka pajak.
Ace mengakui bahwa Prabowo dan Sandiaga belum tentu melakukan tindak pidana perpajakan. Bisa saja, kata dia, keduanya telah mengikuti program tax amnesty pemerintah. Namun, secara moral, dia menilai orang yang berbuat seperti itu tidak layak untuk menjadi pemimpin.
Ace mengatakan, pemimpin harus menjadi role-model dalam penegakan hukum di Indonesia termasuk soal perpajakan. Apalagi, Indonesia masih sangat bertumpu pada penerimaan pajak.
"Dengan disebutnya nama Prabowo-Sandi dalam dua dokumen tersebut, layakkah keduanya menjadi presiden dan wakil presiden? Apakah memang keduanya memiliki legitimasi moral dalam mengelola Indonesia yang sekarang sumber pendapatan negaranya bertumpu pada perpajakan?" kata dia.
Sebelumnya, Prabowo saat menyampaikan pidato dalam acara HUT Ke-20 KSPI di Sports Mall Gading, Jakarta, mengatakan, kebocoran anggaran itu bisa macam-macam, salah satunya karena ada penggelembungan proyek.
Baca juga: Prabowo Sebut Kekeliruan Arah Pembangunan Terjadi Sejak Orde Baru
Bocoran anggaran itu, menurut dia, dipicu perilaku korup yang menyasar proyek-proyek pembangunan yang saat ini dilakukan.
Pada 2018 sendiri, penerimaan negara mencapai Rp 1.942,3 triliun, tumbuh 16,6 persen dari tahun 2017. Jumlah tersebut juga melebihi target atau 102,5 persen dari target yang ada di APBN 2018 sebesar Rp 1.894,7 triliun.
Sementara itu, total realisasi belanja negara di APBN 2018 Rp 2.202,2 triliun atau 99,2 persen dari target APBN 2018 dan tumbuh 9,7 persen dari tahun sebelumnya. Bila anggaran belanja negara bocor 25 persen, angkanya lebih dari Rp 500 triliun.
