9 Kepala Daerah di Maluku Utara Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf

Senin, 4 Februari 2019 | 06:44 WIB
KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Joko Widodo dan Maruf Amin

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak sembilan kepala daerah di Provinsi Maluku Utara mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Deklarasi tersebut dilakukan di Rumah Aspirasi Jokowi-Ma'ruf, Jalan Proklamasi, Minggu (3/2/2019).

Ada enam kepala daerah hadir dalam deklarasi itu, yaitu Wali Kota Tidore Ali Ibrahim, Bupati Halmahera Barat Danny Missy, Bupati Kepulauan Sula Hendrata Theis, Bupati Halmahera Utara Frans Manery, Bupati Pulau Morotai Benny Laos, dan Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus. 

Baca juga: Jenggala Center Targetkan Peningkatan Elektabilitas Jokowi-Maruf di 27 Provinsi

Sementara tiga kepala daerah lain disebut mendukung, tetapi berhalangan hadir dalam deklarasi itu. Mereka adalah Bupati Kota Ternate Burhan Abdurahman, Bupati Halmahera Timur Muhdin, dan Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba.

"Kami sembilan dari 10 kepala daerah kabupaten dan kota di Maluku Utara mendukung Pak Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Maluku Utara ingin maju di bawah kepemimpinan Pak Jokowi," ujar Hendrata seperti yang dikutip dari keterangan tertulis.

Mereka berkomitmen untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Provinsi Maluku Utara dengan angka 90 persen. Dalam deklarasi itu, Ketua DPRD Maluku Utara Alien Mus dan anggota lainnya juga hadir.

Alien mengatakan, mereka mendukung Jokowi-Ma'ruf karena komitmen Jokowi membangun desa-desa. Kata dia, perekonomian di desa-desa Maluku Utara semakin baik.

"Khususnya dengan adanya dana desa Rp 1 miliar per desa," kata Alien.

Alien mengatakan, kini sudah ada dokter di desa-desa Provinsi Maluku Utara. Sekolah dari mulai tingkat TK sampai SMA sekarang juga sudah menyebar rata di Provinsi Maluku Utara.

Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Hasto Kristiyanto juga hadir untuk menerima dukungan. Hasto mengatakan pernah ada konflik masa lalu di Maluku Utara yang berkaitan dengan pemilu.

Baca juga: Ketua DPD Demokrat Maluku Utara Dukung Jokowi-Maruf Amin

Menurut Hasto, fitnah dan hoaks terkait Jokowi juga pernah berseliweran di sejumlah daerah di provinsi tersebut.

Dukungan dari para kepala daerah sekaligus menjaga kondisi kondusifitas. Hasto pun langsung meminta mereka untuk memimpin perjuangan pemenangan di daerah masing-masing.

"Setelah ini, semua akan bergerak ke bawah dan langsung kami akan keluarkan surat tugas untuk memimpin di daerahnya masing-masing sesuai target yang sudah disampaikan," kata Hasto.

Kompas TV Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin menjelaskan soal propaganda Rusia yang disampaikan Jokowi saat berada di Surabaya Sabtu (2/2/2019) kemarin. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto mengatakan maksud dari perkataan Jokowi adalah keinginan agar dalam pilpres dimunculkan demokrasi cara Indonesia. Hasto menekankan pilpres sebaiknya tidak diisi dengan fitnah dan kabar bohong.



Penulis : Jessi Carina
Editor : Krisiandi

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden