JK Minta Rencana Demo Ojek Online saat Pembukaan Asian Games Diredam

Selasa, 7 Agustus 2018 | 17:25 WIB
KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan kepada awak media di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap agar aksi demontrasi pengemudi ojek online pada pembukaan Asian Games tak terjadi.

Kalla meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk meredam gejolak yang terjadi sehingga rencana aksi batal digelar.

"Itu urusan Menhub untuk meredam itu dan juga menjaganya," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Baca juga: Kalla Minta Ojek Online Tak Permalukan RI Saat Pembukaan Asian Games

Demo tersebut rencananya mengusung tuntutan kenaikan tarif dasar per kilometer, dan meminta pemerintah untuk segera menerbitkan payung hukum bagi ojek online.

Kalla mengakui, ojek online belum memiliki payung hukum yang kuat. Sebab angkutan roda dua bukanlah angkutan umum. Oleh karena itu, ia menilai perlu evaluasi soal aturan ojek online.

Meski belum memiliki dasar hukum yang kuat, namun ojek online tetap diberi keleluasaan beroperasi. Oleh karena itu, ia menilai pengemudi ojek online tak perlu menggelar demo.

Namun, jika demo tetap dilakukan, Kalla meminta Polri mengawal dan menjaga aksi tersebut. Termasuk menentukan aksi demontrasi digelar di titik-titik tertentu sehingga tak mengganggu pembukaan Asian Games.

Baca juga: Gagalnya Mediasi dan Rencana Ojek Online Demo Saat Asian Games...

Kalla tak ingin aksi demo diakukan dengan cara-cara yang tak simpatik seperti menutup jalan. Sebab hal itu akan mengganggu aktivitas masyarakat saat pembukaan Asian Games.

"Saya pikir pengelola atau pun sopir-sopir ojek online itu, pengemudi itu, tidak sampai hati merusak martabat bangsa supaya nanti pada waktunya bisa diselesaikan," kata dia.

Kompas TV Pergelaran Asian Games sudah tinggal hitungan hari, Gelora Bung Karno sebagai salah satu venue yang dipercantik juga sudah hampir rampung.



Penulis : Yoga Sukmana
Editor : Krisiandi

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden