PKB Pastikan Tetap di Koalisi Jokowi Meski Cak Imin Tak Cawapres

Selasa, 7 Agustus 2018 | 09:10 WIB
KOMPAS.com/IHSANUDDIN Sekjen PKB Abdul Kadir Karding di Kantor DPP PKB, Selasa (31/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menyatakan rekomendasi sejumlah kiai Nahdlatul Ulama (NU) yang menginginkan ketua umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi Cawapres tak menggoyahkan dukungan partainya ke Presiden Joko Widodo. Karding menepis rumor PKB bakal mengalihkan dukungan jika Cak Imin tak digandeng Jokowi.

"Kalau kehadiran saya di sini masa masih dianggap aneh-aneh," kata Karding kepada wartawan seusai rapat bersama sekjen partai koalisi pengusung Jokowi di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (6/8/2018) malam.

Ia menyatakan rekomendasi para kiai merupakan aspirasi yang akan dipertimbangkan oleh PKB. "Ini kan konsekuensi, dari kami sudah menyampaikan dukungan di forum di Palembang. Saya datang dan saya terlibat aktif," lanjut Karding.

Sebelumnya, beberapa alim ulama dari sejumlah wilayah di Indonesia mendukung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin menjadi cawapres Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan para alim ulama yang merupakan perwakilan wilayah Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Banten seusai pertemuan di kantor PBNU, Sabtu (4/8/2018) malam.

Baca jugaSiapa Pun Cawapresnya, Politisi Nasdem Yakin PKB Solid Dukung Jokowi

"Aspirasi yang disampaikan para kiai bahwa para kiai sepakat untuk mendukung pencalonan Cak Imin sebagai cawapres bersama Pak Jokowi,” ujar Rois Syuriah PWNU Jawa Timur Anwar Iskandar dalam siaran pers seusai mengadakan pertemuan tertutup dengan para kyai se-Indonesia di Kantor PBNU, Jakarta, Sabtu (4/8/2018) malam.

Anwar mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi dari para alim ulama ini untuk dimusyawarahkan dengan PBNU sehingga menjadi bagian aspirasi warga NU.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faisal menuturkan, sejumlah kiai yang hadir dalam forum ini rata-rata memiliki pesantren yang sangat besar dan sangat berpengaruh di masing-masing daerahnya.

Baca jugaPolitisi Golkar Yakin PKB Tak Akan Hengkang dari Koalisi Jokowi

Kiai yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Kiai Agoes Ali Masyhuri dari Jawa Timur, Abuya Muhtadi Dimyati dari Cidahu, Banten; KH Subhan Makmun dari Brebes.

“Tentunya aspirasi yang disampaikan malam ini merupakan bagian penting dalam perhelatan demokrasi ke depan,” ujar Helmy.

Kompas TV Pertemuan dengan para kiai di antaranya membahas mandat cak imin sebagai cawapres.



Editor : Sabrina Asril

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden