Wasekjen PKB: Koalisi Prabowo Enggak Ada Bentuknya

Kamis, 2 Agustus 2018 | 18:18 WIB
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Martak (kiri) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (kedua kanan), dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri (kanan) berbincang saat menghadiri acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta, Jumat (27/7/2018). Ijtima Ulama yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) ini bertujuan untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai koalisi partai pendukung Prabowo Subianto belum jelas dan belum siap menghadapi Pemilu Presiden 2019.

Pasalnya, hingga dua hari jelang dimulainya pendaftaran calon presiden-wakil presiden, Partai Gerindra, PKS, Partai Demokrat, dan PAN belum kompak dalam mendeklarasikan figur yang akan diusung.

Menurut Jazilul, partai pendukung Prabowo hanya sibuk melakukan pertemuan tanpa ada keputusan yang jelas.

"Kalau di sana (koalisi Prabowo) enggak ada bentuknya sama sekali. Kalau kita (koalisi Jokowi) sudah ada bentuknya?" kata Jazilul saat dihubungi, Kamis (2/8/2018).

Baca juga: Koalisi Prabowo Bentuk Dua Tim Kecil untuk Bahas Visi-Misi hingga Cawapres

Menurut dia, koalisi pendukung Prabowo lama mendeklarasikan capres-cawapresnya karena sadar kuatnya Jokowi sebagai capres yang akan dihadapi. Menurut dia, Jokowi sulit dikalahkan karena menorehkan banyak prestasi selama memimpin.

Ditambah lagi, partai pendukungnya sangat solid untuk memenangkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk periode kedua.

Saat ini, Jokowi sudah mendapat dukungan dari enam partai yang berada di parlemen, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, PPP, dan Hanura. Seluruh parpol juga sudah memberikan mandat ke Jokowi untuk menentukan siapa cawapres yang akan mendampinginya.

"Kubu sebelah (pendukung Prabowo) ada pertemuan-pertemuan tapi enggak ada bentuknya sampai hari ini. Karena kan Pak Jokowi ini kuat. Jadi mereka masih mencari bentuk," ujarnya.

Baca juga: Kata Mahfud MD, Demokrat Gabung ke Gerindra Gara-gara Ini

Pada Rabu (1/8/2018) malam, untuk pertama kalinya sekjen Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat bertemu di sebuah rumah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan upaya untuk menyolidkan bangunan koalisi.

Kendati demikian, empat parpol oposisi belum sepakat mengenai figur cawapres yang akan mendampingi Prabowo. Baru Partai Demokrat yang menyerahkan sepenuhnya sosok cawapres ke Prabowo.

PKS masih ngotot agar kadernya digandeng sebagai cawapres. Sementara itu, PAN bahkan secara formal belum menentukan arah koalisi. Arah PAN di Pilpres 2019 baru akan ditentukan dalam Rakernas pekan depan.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Pagi berikut ini






Penulis : Ihsanuddin
Editor : Sabrina Asril

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden