Koalisi Pejalan Kaki: Kalau Hanya Sementara, "Pelican Crossing" Enggak Usah Dibangun

Rabu, 25 Juli 2018 | 09:49 WIB
KOMPAS.com/ RYANA ARYADITA UMASUGI JPO Bundara HI Yang Akan Dibongkar

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menyambut positif rencana Pemprov DKI Jakarta membangun pelican crossing di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

Alfred mengatakan, harusnya sudah sejak lama pelican crossing dibuat pemerintah guna memberikan ruang lebih banyak bagi para pejalan kaki.

"Ya harusnya ada ruang penyeberangan bagi pejalan kaki, ya tentunya zebra cross plus pelican crossing,"ujar Alfred melalui pesan singkat, Rabu (25/7/2018).

Alfred mengatakan, pelican crossing merupakan salah satu akses penyeberangan yang berkeadilan bagi seluruh pejalan kaki, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil.

Alfred menilai, adanya pelican crossing tidak akan menimbulkan kemacetan di sekitar Bundaran HI.

Baca juga: Pekan Ini, Pelican Crossing Pengganti JPO Bundaran HI Akan Dibangun

 

Namun, malah akan terjadi interaksi serta membangun perilaku tertib berlalu lintas antara pejalan kaki dan pengendara. Alfred berharap pelican crossing yang dibangun tidak hanya sementara saja.

"Dan jangan dijadikan hanya sementara. Jika sementara ya enggak usah dibangun pelican-nya. Akan efektif jika berani memanusiakan pejalan kaki dengan akses zebra cross dan pelican crossing," ujar Alfred.

Adapun pelican crossing sendiri merupakan tempat penyebrangan pengganti di Bundaran HI. Sebab jembatan penyebrangan orang (JPO) di Bundaran HI akan dirobohkan karena dianggap menghalangi pemandangan. Pelican crossing rencananya dibangun pekan ini.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pembuatan pelican crossing di Bundaran Hotel Indonesia adalah untuk memuliakan pejalan kaki.

Hal ini untuk menjawab anggapan bahwa pelican crossing justru membuat kawasan Bundaran HI macet. Sandiaga berseloroh kebijakan ini pasti didukung Koalisi Pejalan Kaki.

Baca juga: Pembangunan Pelican Crossing Pengganti JPO Bundaran HI Habiskan Anggaran Rp 100 Juta

"Kita kan juga ingin memberi prioritas pada pejalan kaki, mereka kan pejalan kaki ada waktunya juga. Jadi ini salah satu juga, mungkin yang untuk pertama kalinya, 'kejarangsekalinya', bahwa Koalisi Pejalan Kaki pasti setuju sama saya," ujar Sandiaga di kawasan Cikini, Selasa (24/7/2018).

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pelican crossing di Bundaran HI bersifat sementara.

Pelican crossing rencananya dibangun di dua lokasi, yakni di ujung utara dan ujung selatan Jalan MH Thamrin. Namun, Pelican crossing tidak akan difungsikan lagi saat terowongan penyeberangan orang (TPO) yang dibangun PT MRT Jakarta di sana rampung.

"Kalau sudah selesai jembatan bawah tanah, maka pelican crossing ini tidak lagi diaktifkan," ucap Anies.

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden