Demokrat: Airlangga Minta SBY untuk Bersedia Jadi Koalisi Cadangan

Kamis, 12 Juli 2018 | 21:26 WIB
KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menerima kedatangan Ketua Bawaslu Abhan beserta jajarannya di kediamannya di Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan isi pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Selasa (12/7/2018) lalu.

Menurut dia, dalam pertemuan yang berlangsung di rumah SBY di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan itu, Airlangga melakukan lobi agar Demokrat dan Golkar bisa berkoalisi.

Namun, koalisi itu baru dilakukan apabila Airlangga tidak dipilih sebagai calon wakil presiden bagi Joko Widodo.

Baca juga: Demokrat: SBY dan Airlangga Bahas Potensi Poros di Luar Jokowi dan Prabowo

"Cerita yang sebenernya itu. Airlangga Hartarto minta SBY agar Demokrat bersedia menjadi koalisi cadangan bersama Golkar jika Airlangga tidak menjadi Cawapres (Jokowi)," kata Andi Arief saat dihubungi Kompas.com, Kamis (12/7/2018).

Partai Demokrat saat ini memiliki 10,19 persen kursi di DPR, sementara Golkar mengantongi 14,75 persen. Apabila berkoalisi, kursi kedua parpol sudah melewati syarat ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

Kendati demikian, menurut Andi, SBY tidak menjawab permintaan Airlangga itu. Menurut dia, Demokrat masih harus melihat dinamika politik yang akan terjadi.

Baca juga: Golkar: Penentuan Cawapres Jokowi Harus Perhatikan Keinginan Mitra Koalisi

"Akan kita lihat kemungkinan-kemungkinannya apakah memungkinkan menang atau tidak. Akan dilihat siapa yang akan diajukan capres-cawapres, baik oleh Golkar maupun Demokrat," ucap Andi.

Andi menegaskan, selain Agus Harimurti Yudhoyono yang selama ini dielu-elukan oleh para kader, Demokrat juga masih memiliki banyak sosok lain. Misalnya saja, mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi.

"Prinsipnya koalisi alternatif Demokrat-Golkar bisa saja terjadi dan kami menganggap langkah Golkar masuk akal untuk menggandeng Demokrat," kata dia.

Bantahan Golkar

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, membantah pernyataan Arief tersebut.

Menurutnya, dalam pertemuan itu justru Airlangga mengajak Demokrat untuk bergabung ke koalisi pemerintah, mengusung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

"Tidak benar jika dalam pertemuan tersebut dikatakan bahwa Partai Golkar akan beralih dukungan dari Pak Jokowi," ujar Ace melalui pesan singkat, Jumat (13/7/2018).

Baca juga: Golkar Bantah Soal Tawaran Pembentukan Koalisi Cadangan ke Demokrat

"Yang ada sebaliknya, Partai Golkar justru mengajak Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi Pemerintahan," lanjutnya.

Ace mengatakan, pertemuan antara Airlangga dan SBY merupakan komunikasi politik antara Partai Golkar dengan Demokrat.

Pertemuan itu merupakan pertemuan biasa yang sering dilakukan antara keduanya.

Baca juga: TGB Sebut Banyak Kader Potensial yang Dimiliki Demokrat

Ia juga membantah bahwa Airlangga menawarkan pembentukan poros ketiga ke Partai Demokrat. Ace menegaskan bahwa Partai Golkar konsisten mendukung Presiden Jokowi sebagai Capres 2019.

"Tidak benar bahwa Pak Airlangga menawarkan poros ketiga kepada Partai Demokrat. Partai Golkar konsisten mendukung Pak Jokowi sebagai Capres 2019," kata Ace.

Kompas TV Masih cairnya dinamika koalisi parpol jelang Pilpres 2019 membuat peta koalisi dukungan capres belum menuju kata final.




Penulis : Ihsanuddin
Editor : Sabrina Asril

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden