Jaksa Agung: Jangankan 1 Ton, di Bawah Itu Saja Bisa Hukuman Mati

Kamis, 27 Juli 2017 | 18:59 WIB
KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Jaksa Agung RI, Muhammad Prasetyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo memastikan hukuman berat disiapkan untuk jaringan pengedar 1 ton sabu yang tertangkap di dermaga eks Hotel Mandalika, Jalan Anyer Raya, Serang Banten.

Ia mengatakan, pengedar dan bandar yang hanya membawa puluhan kilogram sabu pun bisa dijerat hukuman mati karena dampaknya sangat membahayakan.

"Jangankan 1 ton, di bawah 1 ton saja dituntut mati kalau memang nyata-nyata terdakwanya itu terlibat sebagai bagian dari jaringan peredaran narkoba," ujar Prasetyo di kompleks Kejaksaan Aguny, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Prasetyo menegaskan, pihaknya tidak akan kompromi pada pelaku tindak pidana narkoba. Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo berulang kali menekankan bahwa kejahatan narkoba harus diperangi dengan sungguh-sungguh.

Menurut Prasetyo, seolah tidak kapok, jaringan narkoba di dalam negeri maupun internasional masih saja menjadikan Indonesia sebagai "surga" peredaran barang haram.

"Ini bukti kita pusat jaringan narkoba di Asia Tenggara. Ini jadi concern kita bersama agar kejahatan ini tidak hentinya kita perangi," kata Prasetyo.

(Baca: Jokowi Apresiasi Pengungkapan Penyelundupan 1 Ton Sabu)

Adapun sabu 1 ton asal China itu didatangkan ke Indonesia melalui jalur laut. Sesampainya di perairan Anyer, sabu tersebut diturunkan dan dibawa merapat ke dermaga eks Hotel Mandalika, Jalan Anyer Raya, Serang Banten.

Rencananya sabu akan diedarkan di wilayah Jabodetabek. Polisi menangkap empat WN Taiwan, yakni Lin Ming Hui, Chen Wei Cyuan, Liao Guan Yu, dan Hsu Yung Li. Adapun Lin Ming Hui tewas ditembak polisi karena melawan saat akan ditangkap.

Kompas TV Buwas: BNN Kebobolan Selundupan Sabu Lebih Besar



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden