Sebelum Diusulkan Dicopot dari DPRD DKI, Inggard Joshua Berkali-kali Ditegur

Senin, 2 Mei 2016 | 09:04 WIB
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Anggota Komisi A dan anggota fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, saat ditemui wartawan, di ruang kerjanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/4/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris DPW Partai Nasdem DKI Jakarta Wibi Andriano mengatakan pihaknya telah menegur anggota DPRD DKI dari Fraksi Nasdem, Inggard Joshua, berkali-kali. Inggard sudah diperingatkan untuk tidak melawan partai dalam mengomentari sesuatu.

"Sudah kita panggil dan jawabannya bagus. Kata dia, oke mau dengar partai. Eh besoknya ngomong lagi di TV. Maunya bagaimana kalau kayak begitu," ujar Wibi kepada Kompas.com, Senin (2/5/2016).

Akhirnya, DPW Partai Nasdem DKI Jakarta pun mengusulkan rencana Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Inggard.

PAW adalah mekanisme penggantian atau pencopotan anggota legislatif oleh partai. Seseorang yang di-PAW akan digantikan oleh orang yang diputuskan oleh partai yang bersangkutan.

PAW terhadap Inggard dilakukan karena dia dinilai terlalu vokal mengkritisi rencana reklamasi yang dimiliki Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Begitupun dengan kasus pembelian RS Sumber Waras.

"Kan kita murni dukung Ahok, tetapi masih saja macam-macam ngomongin reklamasi, ngomongin RS Sumber Waras. Tanpa koordinasi dulu dengan DPW," ujar Wibi. (Baca: Sering Kritik Kebijakan Ahok, Inggard Joshua Diusulkan untuk Dicopot dari DPRD DKI)

Hal paling akhir, Inggard juga kencang berkomentar tentang isu suap dalam raperda terkait reklamasi. Inggard memang pernah mengatakan bahwa dia yakin ada potensi suap yang melibatkan anggota DPRD DKI lain dalam kasus ini. Bahkan, Inggard pernah mengatakan bahwa Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus juga terlibat dalam kasus ini.

Wibi mengatakan Inggard sudah berkali-kali mengabaikan teguran dari DPW Partai Nasdem DKI Jakarta. Akhirnya, usulan untuk PAW tidak terhindarkan.

"Kita kan anggap dia senior, orang baik, bisa dipegang dong kata-katanya. Tapi ternyata hasilnya beda antara yang diucapkan dengan yang diperbuat beda. Itu yang bikin DPW pusing juga sama beliau," ujar Wibi.

"Politisi kan omongannya yang dipegang. Kita juga enggak mau membatasi hak dia sebagai dewan kok, tapi ketika ada keputusan partai setidaknya berkoordinasi dong kalau bertindak sesuatu," tambah dia.

Sejak dulu, Inggard memang terkenal sering memiliki sikap yang berlawanan dengan Partai Nasdem. Dia merupakan satu-satunya anggota Fraksi Partai Nasdem yang tergabung dalam tim angket dulu.

Inggard juga tidak segan melontarkan kritikan terhadap kebijakan Ahok. Sikap ini berbeda dengan sikap Partai Nasdem yang sudah menyatakan mendukung Ahok.

Penulis : Jessi Carina
Editor : Fidel Ali

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden