Ilustrasi. JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mendukung Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.
Ketua Umum DPP Apersi Eddy Ganefo menilai, pp yang direvisi ini cukup baik. Sebelumnya, kata Eddy, dulu sempat ada wacana orang asing bisa punya rumah dengan status hak milik. Selain itu, ada pula wacana properti asing dengan hak pakai seumur hidup.
"Itu kita tolak juga. Ternyata (peraturan) yang keluar bahwa asing boleh punya rumah di Indonesia tapi dengan hak pakai selama 30 tahun dan perpanjang 20 tahun. Itu kan bagus," ujar Eddy kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (20/1/2016).
Menurut Eddy, perubahan ini tidak jauh berbeda dengan peraturan yang lama, yakni PP Nomor 41/1996. Bedanya, peraturan yang lama hak pakai bisa diperbarui sampai 25 dan 30 tahun. Sementara peraturan baru hanya bisa diperbarui selama 30 tahun.
Di samping itu, lanjut Eddy, pihaknya sempat menolak pp tersebut, karena orang asing dibebaskan untuk membeli hunian di Indonesia.
Ilustrasi.
